Jumat, 19 September 2014

IMAM SYAFI'I: MODERATISME, ELEKTISISME DAN ARABISME (RESENSI BUKU)



Identitas Buku
Judul Buku      : Imam Syafi’i : Moderatisme, Elektisisme, Arabisme
Penulis             : Dr. Nasr Hamid Abu Zayd
Judul Asli         : Al-Imam as-Syafi’i wa Ta’sis al-Aidulujiyah al-Washatiyah
Alih Bahasa      : Khoiron Nahdliyyin
Penerbit           : LKIS Yogyakarta
Peresensi          : Khairunnisa

Latar Belakang
Nasr hamid Abu Zayd (seorang ilmuan modern dari Mesir) berasumsi bahwa saat ini kita memperlakukan warisan intelektual dari ulama terdahulu yang memiliki “daya kritis” sebagai benda “antik” yang harus dirawat dan tidak boleh diganggu. Pemikiran para imam seolah-olah setara dengan teks primer (al-Qur’an dan Hadis). 
Hal ini terlihat dari cara umat Islam dalam menyelesaikan persoalan, terlebih lagi dalam menyelesaikan masalah hukum. Mereka lebih sering merujuk kepada pendapat para imam dari pada merujuk ke sumber asli yakni al-Qur’an dan sunnah. Kebanyakan masyarakat di Mesir hanya bertaklid dan mengkultuskan “wacana Imam Syafi’i” sehingga jauh dari jangkauan kajian analisa kritis.

Semangat yang menggerakkan Abu Zayd adalah membaca kembali warisan-warisan intelektual Islam sebagai teks-teks  keagamaan yang bekerja dalam sebuah wacana yang bersifat ideologis, artinya kajian epistemologis ini tidak akan berhenti pada terpahaminya makna literal teks, tetapi juga menguak signifikansi sosio-ekonomi-politiknya. Menurutnya apa mungkin pembaharuan keagamaan bisa terjadi tanpa adanya kritisme yang membebaskan diri dari model tradisional yang hanya mengulang, meringkas, dan merangkum pikiran lama, yang membuat pemikiran tersebut hampir menjadi pengetahuan baku. 
Keempat imam, khulafaurrasyidin, imam-imam dan khalifah yang lain adalah sosok manusia yang mencoba berijtihad dan berpikir, dan mereka mewariskan sesuatu yang menjadi hak kita untuk memikirkan dan berijtihad seperti mereka. Warisan tersebut akan berkembang bila senantiasa dikaji, dan dianalisa setiap kali muncul metode-metode baru, dan setiap kali kemampuan akal manusia secara intelektual semakin luas dalam menangkap apa yang selama ini belum tertangkap.
Metode dan Pendekatan
Assyafi’i (150-204 H), sosok pendiri “moderatisme” dan merupakan figur penting dalam sejarah islam. Assyafi’i meletakkan dasar-dasar “ideologi moderat” dalam fiqh dan syari’ah. Menurut Abu Zayd pendapat yang menunjuk “moderatisme” sebagai watak subtansial dan karakter otentik pemikiran islam dan peradaban Arab perlu ditinjau ulang dengan mengungkap dimensi ideologinya. Karena pendapat tersebut dapat mengaburkan tendensi pemikiran yang bernuansa ideologis dalam konteks historis-sosiologis menjadi kebenaran intelektual dengan signifikansi kultural yang absolut. Untuk mengungkap hal ini menurut Abu Zayd bisa dilakukan dengan menjelaskan sifat ideologis dari tendensi moderat-eklektik-tradisional yang secara metodologis berlandaskan pada analisis pemikiran dan pengungkapan pengertian tekstual sebelum beralih pada signifikasi sosio-politik –kritik ideologi. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan mekanik, kajian dalam buku ini bergerak dari dalam ke luar, yakni dari pemikiran ke kenyataan yang memproduksinya. Bisa disimpulkan metode yang digunakan oleh Abu Zayd dalam kajian ini adalah analisis wacana dari pemikiran-pemikiran Imam Syafi’i yang ada dalam kitab al-Risalah dengan pendekatan Filosofis antropologis, yakni kajian tentang proses berpikir serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhinya.
Meskipun Kajian ini menyampaikan tentang sumber hukum Islam yang diletakkan Imam Syafi’i, yakni al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas, yang menjadi inti kajian ini adalah sikap moderat, eklektik, dan arabisme yang dimiliki Imam Syafi’i dalam merekonstruksi pemikiran beliau.
Kajian dalam buku ini bukanlah tentang ilmu fiqh atau prinsip-prinsip pensyariatan, melaikan pembahasan tentang dasar-dasar teoritik yang dijadikan landasan bagi mekanisme pemikiran dan aplikasi metodologis Assyafi’i, yakni mencoba menguak metode yang tidak disampaikan oleh Imam Syafi secara eksplisit, tetapi tersebar secara implisit dalam tulisan-tulisan beliau serta menganalisa menganalisa beberapa aspek pertarungan antara “kelompok ra’yu/rasionalis” dan hadis   dengan beberapa pra-anggapan dasar yaitu:
1.      Setiap bidang pengetahuan tidak terlepas dari bidang-bidang yang lain dalam konteks kebudayaan tertentu.
2.      Aktivitas intelektual bukanlah aktivitas yang terpisah dari watak problematika sosial (ekonomi-politik-intelektual) yang menyibukkan manusia.
3.      Metode berpikir mendapatkan atribut “benar” atau “salah” dari sudut pandang yang berbeda-beda secara rinci antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam satu kebudayaan. Hal ini memungkinkan untuk membicarakan mengenai ideologi-ideologi yang beragam dalam pemikiran Islam, dan memungkinkan kita untuk menempatkan pemikiran Imam Syafi’i dalam rangkaian sistem ideologi “moderatisme” yang mengasumsikan secara logika adanya ideologi-ideologi lain yang ditengahi.
4.      Setiap perbedaan sosiologis di antara berbagai kelompok dalam sejarah kerajaan Islam telah terungkap lewat bahasa ideologis keagamaan.
5.      Hegemoni sebuah trend pemikiran dalam rentang waktu yang panjang, tidak berarti bahwa trend-trend yang lainnya adalah “sesat” dan “kafir”. Kebenaran harus diletakkan di tempat yang sama dengan kebenaran yang diajukan oleh trend-trend yang berkuasa.
6.      Yang “kokoh” dan “mapan” dalam pemikiran keagamaan saat ini seringkali mengaitkan diri kepada akar-akar tradisi, warisan intelektual.

Hasil Temuan                                                                                                            
Abu Zayd berpendapat bahwa fiqh atau ushul fiqh berpusat pada empat sumber yakni al-Qur’an, Sunnah, ijma’ dan qiyas yang susunannya menunjukkan urutan prioritas, hirarki sumber-sumber tersebut bertumpu pada prinsip transformasi “non teks” ke dalam wilayah “teks”, dan peresmian “non teks” tesebut menjadi teks yang legalitas dan potensi semantiknya sebanding dengan “teks” dasar yang pertama yaitu al-Qur’an. Dalam analisis wacana “teks”  dibedakan menjadi dua, yaitu teks primer dan teks sekunder. Dalam konteks warisan intelektual Islam adalah al-Qur’an, dan teks sekunder berasal dari teks kedua, yaitu teks sunnah.
Wacana pemikiran Imam Syafi’i merupakan hasil dari sebuah proses, dari kajian ini ditemukan adanya sikap arabisme yang dimiliki imam Syafi’i. Beliau menolak pendapat yang menyatakan adanya kata-kata non-Arab dalan al-Qur’an. Sikap ini merupakan sikap moderat eklektik di antara dua kubu, yakni kubu yang berpendapat adanya kata-kata non-Arab dalam al-Qur’an dan kubu yang menolak pendapat tidak ada kata-kata non-Arab dalam al-Qur’an dengan asumsi hal tersebut tidak sesuai dengan teks al-Qur’an sendiri “araby”. Menurut metode moderat-eklektik kata-kata yang menjadi perdebatan merupakan kata-kata yang kebetulan sama-sama dimiliki oleh berbagai bahasa, bukan karena bahasa tersebut bermigrasi dari satu bahasa ke bahasa lain.
Dialek yang ditetapkan sebagai bacaan resmi adalah dialek Quraisy setelah terjadi perselisihan pada masa Khalifah Usman bin Affan. Hal ini membuat penulis berhipotesa bahwa pembelaan Imam Syafi’i terhadap kemurnian bahasa al-Qur’an dari kata serapan non-Arab, bukan hanya pembelaan terhadap bahasa Arab secara keseluruhan, melainkan terhadap kemurnian bahasa Quraisy, dan penegasan terhadap otoritas dan hegemoni dialek Quraisy atas dialek-dialek Arab lainnya. Pendapat tentang kemurnian bahasa Arab dalam al-Qur’an berimplikasi pada masalah fiqh seperti membaca surah pertama al-Qur’an sebagai syarat sah salat. Berbeda dengan Abu Hanifah yang beretnik Parsi. Beliau membolehkan membaca al-Fatihah dengan bahasa Parsi dalam salat bagi orang yang tidak mampu membacanya dengan bahasa Arab.
Dalam sejarah peradaban Arab-Islam, teks-teks sekunder  berubah menjadi teks primer karena beberapa faktor dan pengaruh sosio-historis, teks sekunder menjadi teks yang merepresentasikan kerangka otoritatifnya pada dirinya sendiri. Hal ini terjadi hampir di seluruh bidang pengetahuan terutama di bidang tafsir dan fiqh, dimana ijtihad para imam berubah menjadi teks-teks dasar yang diseputarnya beredar uraian dan penafsiran.
Ada beberapa hegemoni yang disusupkan Imam Syafi’i terhadap teks-teks keagamaan, yaitu melalui perluasan wilayah efektifitas teks dan pengaruhnya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.      Mengubah teks sekunder (sunnah nabawiyah) menjadi teks yang mempunyai legitimasi, yang indikasi tasyri’nya tidak kurang dari teks primer (al-Qur’an). Hal ini berbeda dengan pendapat mapan pada masanya, bahwa sunnah adalah teks pengurai dan penjelas.
2.      Memperluas konsep sunnah dengan memasukkan ijma’ ke dalamnya, sehingga tidak ada perbedaan antara sunnah “wahyu” dan sunnah “adat istiadat”.
3.      Mengaitkan konsep qiyas dan ijtihad secara erat dengan teks, dan mempersempit wilayahnya.
Kaitan antara sunnah dan al-Qur’an dilihat dari tiga hal yaiu, kemiripan semantik yang didasarkan pada pengulangan sunnah terhadap wacana al-Qur’an, hubungan tafsir dan al-bayan, dan sunnah berdiri sendiri sebagai teks tasyri’ meskipun kehujjahan tekstualnya   bersumber dari pemaknaan yang terdapat dalam al-kitab. Imam Syafi’i  menganggap sunnah sebagai sejenis “wahyu” yang berarti inspisi (ilham) melalui takwil terhadap kata al-hikmah yang banyak disebutkan di dalam al-Qur’an setelah kata al-kitab. Namun dalam masalah naskh dan mansukh, Imam Syafi’i memisahkan antara al-Qur’an dan Sunnah, karena apabila keduanya merupakan satu kesatuan teks maka sunnah dapat menaskh al-Qur’an sebagai mana al-Qur’an dapat menaskh sunnah. Secara logika sunnah tidak dapat menaskh al-Qur’an, sebab yang pokok (ushul) tidak mungkin dirubah oleh cabang (furu’). Sikap ini menunjukkan inkonsistensi yang merupakan ciri dari model pemikiran eklektik (talfiqi), yaitu pemikiran yang berusaha mendamaikan antara dua metode atas dasar ideologis, bukan atas dasar rasio.
Menurut Abu Zayd, Imam Syafi’i menganggap ijma’ sama dengan sunnah, dengan membatasinya pada lima sisi: (1) yang mutawatir; (2) teks-teks yang mengandung takwil dan makna tidak boleh dialihkan dari makna lahiriahnya kecuali dengan ijma’; (3) Ijma’ adalah apa yang disepakati oleh kaum muslimin, dan mereka peroleh dari orang sebelumnya sebagai sesuatu yang disepakati, meskipun mereka tidak mengatakan ini menurut al-Qur’an atau sunnah. Ijma yang seperti ini menurut penulis sama dengan sunnah yang disepakati, ; (4) dimensi keilmuan; (5) qiyas. Demikianlah, ijma’ masuk ke dalam konsep sunnah, yang menurut Imam Syafi’i memuat sunnah-sunnah yang berupa urf, adat istiadat. Maksudnya konsep sunnah tersebut meluas (di samping kesepakatan generasi berikutnya) yang merupakan sunnah-sunnah (tradisi) yang bersifat historis.
Adapun qiyas hanya berperan terbatas dalam menyingkapkan hukum yang secara praktis ada di dalam teks-teks keagamaan, meskipun keberadaannya samar dan tersembunyi. Imam Syafi’i berpendapat bahwa qiyas adalah segala sesuatu yang selai nash dari al-Qur’an dan sunnah dan memasukkan setiap upaya pencarian tanda ke dalam wilayah ijtihad/qiyas. Ijtihad yang berlangsung di luar wilayah teks dan indikasi literalnya dinilai sebagai istihsan (pendapat dengan dasar rasio dan nafsu). Sikap yang menolak istihsan ini menampakkan pertarungan pemikiran pada masa beliau. Bahkan menghapus tendensi “sikap tengah/moderat” dan “kompromisme” serta menyingkap sikap eklektik. Penolakan teradap istihsan dan penegasan terhadap qiyas (terikat dalam pemahaman literal terhadap teks) merupakan “senjata” untuk menghancurkan pluralitas pemikiran filosofis dan fiqh: suatu peperangan yang tidak lepas dari signifikansi sosial, pemikiran dan politik yang jelas.

Sumbangan Pemikiran Penulis
Hegemoni yang diberikan oleh Imam Syafi’i terhadap teks-teks keagamaan dengan merubah teks kedua yang berfungsi sebagai pengurai menjadi teks asli dan memiliki tingkat legalitas yang sama, kemudian memperluas konsep sunnah dengan memasukkan ijma’ dan adat istiadat ke dalamnya. Kemudian mengkaitkan ijtihad dengan semua sumber yang ada mengandung arti pembelengguan manusia dengan mengabaikan kemampuan kerjanya dan menafikan eksperimentasinya. Sikap  ijtihadiyah Imam Syafi’i kebanyakan berkisar pada wilayah pelestarian apa yang sudah mapan dan terbentuk. Konteks ideologis yang yang menjadi pusat berputarnya seluruh wacana menjadikan sistem tersebut tetap hidup, berkembang dan menguasai sebagian besar wacana keagamaan sampai masa kini.
Kita harus meninjau ulang dan mengadakan transformasi ke fase pembebasan tidak hanya dari otoritas teks semata tetapi dari semua otoritas yang menghadang perjalanan manusia di dunia ini, maksudnya membebaskan diri dari “kekuasaan” yang disisipkan oleh orang-orang tertentu terhadap teks-teks tersebut. Mari memahami, menganalisa dan menafsirkan secara ilmiah dan penentuan wilayah yang khusus untuk “peradaban pembangunan dan pembangunan peradaban”. Umat Islam jangan hanya menerima hasil pemikiran dari para imam terdahulu, tetapi hendaknya mengkaji proses pemikiran tersebut agar tidak hanya bertaklid tetapi selain memahami, umat Islam juga dapat memproses suatu pemikiran baru.

Kesimpulan
Setiap pemikiran seseorang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada disekitar serta  intelektualnya. Begitu pula ideologi Imam Syafi’i dalam menetapkan sumber hukum Islam dengan susunan hierarkinya yakni al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas dengan berbagai ketentuannya.
Kita sebagai umat islam hendaknya mengkaji dan meneliti setiap warisan intelektual dari para pendahulu kita secara ilmiah dalam rangka berijtihad demi perkembangan agama dan kemaslahatan ummat, tidak semata-mata bertaklid kepada mereka. Jangan menyalahkan pendapat orang lain tanpa mengkaji terlebih dahulu kebenarannya, bukankah para imam tidak pernah saling menyalahkan hasil dari ijtihad pada masanya, bahkan mereka mempelajari dan memperbaharuinya.