Jumat, 19 September 2014

KIYAI DAN POLITIK (RESENSI BUKU)



Judul Buku       : KYAI  dan  POLITIK (Membaca Citra Politik  Kyai)
Penulis              : Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
Cetakan           : Januari 2007
Tebal                : xii + 323
Penerbit            : UIN-Malang Press
Peresensi          : Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana

A.     Pendahuluan
Persoalan agama dan politik sebetulnya sudah lama terjadi dalam tradisi Islam. Sejak  awal sejarah Islam, ketika para sahabat dihadapkan pada soal calon pemimpin sepeninggal Nabi, saat itulah persoalan diseputar agama dan politik mulai menjadi hal yang diperbincangkan.
Prof. Dr. H. Imam Suprayogo menghadirkan sebuah buku yang mengangkat tema “Kyai Dan Politik; Membaca Citra Politik Kyai”. Tema tersebut deawasa ini seringkali diperbincangkan ditengah masyarakat. Beliau mengusung tema ini berdasarkan beberapa hal antara lain:
1.    Ikut andilnya sosok kyai dalam kancah perpolitikan menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
2.    Peran sentral kyai dalam masyarakat kerap kali menjadi incaran para politikus untuk mempermudah jalan mereka.
3.    Menyikap tipologi kyai dan sepak terjangnya dalam ke-ikut sertaannya dalam politik praktis .

Pada percaturan politik yang ada di pemilu negara kita, yakni dari pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu saat ini tahun 2009, perdebatan kyai dan politik menjadi perdebatan yang tidak pernah ada surutnya. Sempat, beberapa kali ada tulisan di media massa yang mengritisi artikel Saiful Amin tentang Percaturan Politik Kyai, dalam artikel tersebut Saiful tidak menyetujui kyai andil dalam politik. Sebab, urusan kyai adalah orang yang cenderung mengurusi di bidang agama Islam, tentu wilayah kerjanya di pesantren, sedangkan pakar politik cenderung dekat dengan pemerintahan, yang wilayah kerjanya di pemerintah.
Selaras dengan peran kyai dalam politik, beberapa kyai sudah mewarnai dalam pemilu legislatif 2009. Pada pemilu, partai yang berbasis Islam misalnya PKB, PKNU, PAN, PPP, PKS dan lain sebagainya hampir tidak lepas dari peran dari kyai. Keberangkatan kyai yang memiliki corak berbeda-beda dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Ada yang berangkat dari partai politik berbasis Islam, itupun bukan hanya dari satu golongan madzab dalam Islam, ada pula yang berangkat dari partai politik berbasis nasional, dan masih banyak peran kyai yang terlibat dalam politik meskipun tidak menjadi calon legislatif.
Keterlibatan langsung kyai dalam politik bukan hanya pada pemilu saat ini, tetapi pemilu-pemilu sebelumnya juga sama. Bahkan dahulu ada beberapa kyai yang sempat merintis dan mengembangkan organisasi politik Islam di tanah air seperti Masyumi, MIAI, PSII, Perti. Maka wajar kalau banyak kyai yang dikenal sebagai pejuang, seperti pada zaman dahulu KH. Hasyim Asari dan KH. Ahmad Dahlan, yang kemudian di kenal sebagai perintis organisasi Islam terbesar di Indonesia –Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Dari anotasi keterlibatan atau kita sebut relasi antara kyai dan politik senantiasa menjadi hal yang menarik. Persoalan keterlibatan kyai dalam berpolitik harus dilihat dalam perspektif relasi antara Islam dan politik sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana seharusnya sikap kyai dalam politik? 

B.     Metode dan Pendekatan
Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian penulis yang dilakukan secara sistematik dan terencana, dan melibatkan berbagai konsultasi dan diskusi panjang dengan para tokoh dan cendekiawan yang menguasai bidangnya.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan  Realitas yang diamati berkaitan dengan wilayah pedesaan yang masyarakatnya pada umumnya bersifat komunal,dimana tokoh masyarakat dalam hal ini kyai sering menjadi symbol utama kepemimpinan masyarakat secara kultural budaya.
Kajian ini sengaja memilih pendekatan kualitatif  yaitu jenis kajian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam dibalik fenomena yang berhasil direkam.Misalnya, menggali tentang makna apa sebenarnya dibalik keputusan kyai dalam menentukan afiliasi politik yang tampak fleksibel, yaitu biasa di Golkar, PPP dan bahkan PDI,atau tidak menunjukkan secara jelas tentang afiliasi politiknya.kajian ini disebut pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. 
 
C.     Temuan dalam Penelitian
Buku Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyai, ini merupakan hasil penelitian Prof. Dr. H. Imam Suprayogo sebagai persyaratan tugas akhir pascasarjana program doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UNAIR. Tentunya buku ini merupakan karya ilmiah yang sudah tidak diragukan lagi keaslian dan validitas dalam kajiannya, sehingga dapat memberikan penjelasan secara generalisasi keterlibatan kyai dalam politik.
Uraian yang dijelaskan dalam buku ini, sekurangnya ada lima pandangan mengenai politik. Menurut Surbakti (1992), pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Namun, hemat Suprayogo dari hasil penelitiannya, politik lebih tepat menggunakan pandangan ketiga dan kelima, yaitu politik sebagai kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat dan politik sebagai usaha untuk mendapatkan nilai-nilai. Sebab, kyai sebagai elite agama memiliki jiwa pemimpin yang memerlukan otoritas penuh, dan terlibat dalam peran-peran sosial untuk kepentingan masyarakat.
Kasus keterlibatan kyai dalam politik banyak variasi-variasinya. Ada kyai melakukan peran advokasi terhadap kepentingan umat dan membela terhadap rakyat lemah dalam menghadapi persoalan. Kyai menjadi mitra pemerintah, ketika melakukan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Kyai sekedar reference person, bilamana para kyai dianggap sebagai bahan rujukan dalam bersikap dan bertindak oleh masyarakat luas. Atau kyai juga sebagai mediator di antara kelompok-kelompok kepentingan, bilamana kyai bertindak menjadi penghubung antara berbagai kelompok kepentingan.
Tipologi bentuk keterlibatan kyai dalam politik secara mencolok terjadi setelah tahun 1970-an. Sebelum itu, para kyai pada umumnya berada pada posisi homogen, yaitu berada pada organisasi sosial atau politik yang memiliki ciri khas keagamaan (Islam). Dengan demikian jika kyai tidak berada pada organisasi itu akan dianggap bukan sebagai tokoh agama. Pada Orde Baru, seiring berkembangnya politik ditubuh keagamaan, pemerintah mengukuhkan organisasi pemerintahan yakni Golkar. Sebab, pada tahun itu, berkembanglah wadah aktivitas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Dakwah Islam (MDI), dan lain sebagainya. Tipologi kyai  dalam buku yang saya baca ada 4:
1.        Sikap kyai spiritual yang artinya Tidak ikut campur dalam masalah politik.
2.        Sikap kyai politik yang artinya Selalu imut andil dan mendukung apapun yang bernuansa politik.
3.        Sikap kyai advokatif yang artinya Kalau kyai tersebut mendapat bantuan dari hal-hal yang berkaitan dengan politik beliau memberi dukungan juga.
4.        Sikap kyai mitra kritis yang artinya Tidak ingin berkecimpung dalam hal politik tapi hanya mengkritisi tentang hal politik.
Mengenai peran kyai dalam politik, Hidayat Nur Wahid pada seminar nasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, ketika mendapat pertanyaan tentang kyai berpolitik pada seminarnya, ia menyatakan bahwa “Politik ibarat pakai kotor, maka jika pakaian tersebut dicuci dengan yang kotor pula, tidak akan menjadi bersih.” Tafsirnya, ketika ada yang membincang bahwa politik itu kotor, maka dengan kedatangan atau keterlibatan kyai menjadi pembersih dari politik yang kotor tersebut. Sehingga, peran kyai dalam berpolitik sangat urgent sekali.
Walaupun kyai dalam berpolitik, sering terjadi persaingan, percaturan, pertengkaran, perebutan, dan sebutan lainnya. Tentunya, itulah tipologi dari para kyai. Namun, kita percaya bahwa kyai yang teribat dalam pertengkaran politik, masih membawa nilai-nilai perjuangan Islam. Sebagaimana pandangan politik yang diungkap oleh Suprayogo bahwa politik kyai dalam rangka mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat serta sebagai usaha untuk mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan.
Untuk menggambarkan hubungan kyai dan politik dalam tulisan singkat seperti ini tidak mudah. Sebab, ternyata banyak variasi kyai dalam berpolitik. Jumlah partai politik sedemikian banyak, sehingga kyai pun juga ada di berbagai tempat itu. Selebihnya, ada pula kyai yang tidak berada di berbagai partai politik, yang jumlahnya juga tidak kalah banyaknya.
Sekalipun misalnya, kyai sebenarnya tidak berminat dalam aktivitas politik, tetapi karena mereka dipandang memiliki pengaruh di masyarakat, maka pihak-pihak tertentu ingin memanfaatkan pengaruh itu. Di masyarakat tertentu, kyai sangat dihormati sehingga apa yang dikatakan oleh mereka selalu diikuti. Sehingga jika seseorang atau partai politik mendapatkan dukungan politik dari kyai, sama artinya mendapat dukungan dari seluruh jama’ahnya.
Memang, ada kyai yang secara sengaja selalu berusaha terlibat dalam politik praktis. Niat itu semula mulia, yaitu ingin menjadikan politik sebagai media dakwah. Kyai melihat bahwa berdakwah melalui politik sangat efektif. Jika seorang bupati, walikota, gubernur dan bahkan presiden dekat dengan Islam, maka setidak-tidaknya dakwah yang dilakukan oleh kyai tidak terhambat. Lebih dari itu, jika ajakan untuk menjalankan agama datangnya dari penguasa, maka akan diikuti oleh bawahan dan bahkan juga rakyatnya. Sebagai misal, ketika Pak Harto menunaikan ibadah haji, maka para menteri, gubernur, bupati, wali kota, rektor, pengusaha dan seterusnya juga ikut-ikut menunaikan ibadah haji. Kenyataan seperti itu menjadikan ikhtiar kyai dalam berpolitik yang dimaksudkan untuk dakwah mendapatkan pembenarnya.
Sekalipun begitu, masih ada kyai yang konsisten ingin menempatkan diri secara netral. Ia tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak ke mana-mana. Dengan siapnya seperti itu, ia ingin mengayomi semua pihak. Siapapun yang datang meminta dukungan, seolah-olah akan didukung. Sengaja disebut seolah-olah, karena tatkala memilih, siapapun termasuk kyai, tidak boleh mencoblos lebih dari satu calon. Dan untungnya pemilihan itu dilakukan secara rahasia di dalam bilik yang tidak diketahui oleh siapapun.
     Dalam buku ini dikemukakan, bagaimana seorang kyai desa suatu ketika kedatangan tamu yang bermaksud meminta dukungan dalam pemilihan kepala desa. Kyai di pedesaan, dahulu biasanya mengambil sikap netral. Siapapun yang datang meminta dukungan diterima dengan baik. Kyai seolah-olah menampatkan diri bagaikan orang tua terhadap semua anak-anaknya yang berjumlah banyak. Ia harus berlaku adil kepada semua anaknya itu. Demikian pula kyai, bahwa semua yang meminta dukungan dianggap sama, yaitu sama-sama anggota jama’ahnya. Mereka harus diperlakukan secara adil pula.
Kyai tatkala ada seseorang yang datang ingin meminta dukungan, maka diterima dengan baik, sebagaimana kyai menerima tamu pada umumnya. Atas permintaan itu, kyai memberikan nasehat dan kesanggupan mendoakan, agar semua berjalan baik dan kelak selalu mendapatkan berkah dari Allah atas usahanya itu. Atas respon kyai tersebut, tamu yang meminta dukungan merasa senang, karena sudah didoakan dan direstui oleh kyai.
Selanjutnya, dalam kesempatan lain kyai juga masih mendapatkan tamu yang mempunyai tujuan serupa. Orang yang datang kemudian ini juga akan diberlakukan secara sama. Diterima dengan baik, dinasehati dan didoakan secara sama agar semua berjalan baik dan kelak mendapatkan berkah dari Allah atas usahanya itu. Sebagaimana tamu yang pertama, ia merasa senang telah mendapatkan restu dan doa dari kyai. Dan begitu pula seterusnya, kyai didatangi oleh calon-calon yang lain. Kyai selalu menunjukkan sikap netralnya.
Sikap netral kepada siapapun yang dikembangkan oleh kyai tersebut menjadikan tokoh agama selalu dijadikan anutan oleh siapapun. Ia diikuti dan disenangi oleh semua kelompok yang ada di desa itu. Siapapun baik yang menang atau yang kalah masih tetap merasa dekat dengan kyai, karena mereka telah didoakan. Kata kuncinya adalah telah direstui atas usahanya itu dan juga didoakan. Jika ada dugaan tentang pilihan yang sebenarnya dilakukan oleh kyai, maka hal itu hanya sebatas berada pada tataran dugaan. Pilihan yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun. Karena secara dhahir, kyai menempatkan di antara mereka pada posisi dan tempat yang sama.
Cara menempatkan diri pada posisi netral seperti itu, ternyata dalam kenyataan memang tidak mudah. Sehingga akhir-akhir ini, tidak sedikit kyai yang kelihatan secara jelas keberpihakannya. Bahkan juga ada kyai yang nyata-nyata hanya mendukung seorang calon dan juga partainya. Sehingga muncul sekarang ini, kyai dengan berbagai label. Misalnya, kyai PKB, kyai PKNU, kyai PPP, kyai Golkar, kyai PDIP, dan lain-lain sejumlah partai politik yang ada dan masih dipandang pantas.
Berkembangnya fenomena seperti itu, tidak sedikit masyarakat yang kemudian menjadi kebingungan. Akhirnya, pesantren juga terpengaruh. Kyai yang nyata-nyata berafiliasi ke partai politik tertentu, tidak didatangi oleh calon santri yang orang tuanya tidak sepaham. Pendukung PPP misalnya, akan mengirimkan anak-anaknya ke pesantren yang kyainya berlabel PPP. Para pendukung PKB akan mengirimkan putra putrinya ke pesantren yang kyainya juga PKB., dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi adalah belajar agama atau mengaji dikaitkan dengan politik. Anak yang seharusnya belajar agama kepada kyai yang alim, maka kriteria pilihan itu bertambah, yaitu yang sama afiliasi politiknya. Bahkan bisa jadi kriteria kealiman seorang kyai terkalahkan oleh kriteria yang terkait dengan pilihan politik. Jika fenomena ini benar-benar terjadi, sesungguhnya tidak ada yang rugi, kecuali kita dan ummat semua.

D.    Sumbangan Pemikiran dalam Keilmuan
Apapun sikap-sikap yang dikembangkan oleh para kyai sebagaimana yang dikemukakan di muka, ada benarnya. Kyai seharusnya netral. Kyai semestinya menjadi milik bagi semua, yaitu semua saja yang berafiliasi ke berbagai partai politik yang beraneka ragam dan bahkan termasuk pada mereka yang tidak berafiliasi ke mana-mana. Memang, sebagai pewaris Nabi, dalam keadaan tertentu, kyai seharusnya melakukan peran-peran sebagai orang yang selalu memberi peringatan dan mengajak ke jalan yang benar kepada siapapun tanpa terkecuali, yaitu mencari ridho Allah dan bukan sebatas mengajak orang untuk mendapatkan kemenangan dalam berpolitik.
Oleh karena itu, kita patut mengapresiasikan atas kehadiran buku ini, yang mencoba memberikan konstribusi terhadap pandangan masyarakat terhadap kyai yang terlibat dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, peran kyai tidak lagi diperdebatkan.