Minggu, 28 September 2014

PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA




Presiden  Soekarno  pernah  mengatakan  “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam  bagi  kehidupan. Seperti diungkap seorang  filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”. Pengertian yang lebih umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan”.
Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua  bangsa  memerlukan  suatu  konsepsi  dan  cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita- cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989: 64). Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki  dimensi-dimensi  moral  guna  menopang peradaban besar) (Madjid dalam Latif, 2011: 42).

Begitu  kuat dan  mengakarnya Pancasila dalam  jiwa bangsa   menjadikan   Pancasila   terus   berjaya   sepanjang masa. Hal tersebut disebabkan ideologi Pancasila tidak hanya sekedar confirm and deepenidentitas Bangsa Indonesia. Ia lebih dari itu. Ia adalah identitas Bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi Dasar dan Ideologi Negara,   maka   ia   membangunkan   dan   membangkitkan identitas yang dormant, yang “tertidur” dan yang “terbius” selama kolonialisme” (Abdulgani, 1979: 22).


A.    Pancasila Pra Kemerdekaan
Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan (BPUPK),  pada  tanggal  29  Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri  bangsa  ke  belakang;  hal ini     mendorong     mereka     untuk     menggali     kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011: 4). Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam  menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa  Indonesia  berpikir  keras  untuk  menemukan kembali jati diri bangsanya.
Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon    rumusan    dasar    negara Indonesia sebagai berikut:
1) Peri Kebangsaan, 2)  Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori Negara, yaitu:   1)   Teori   negara   perseorangan   (individualis),   2) Paham negara kelas dan 3) Paham negara integralistik. Kemudian  disusul  oleh  Ir.  Soekarno  pada  tanggal  1  Juni 1945  yang  mengusulkan  lima  dasar  negara  yang  terdiri dari: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) Mufakat (demokrasi), 4) Kesejahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan) (Kaelan, 2000: 37-40).
Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Ir Soekarno mengatakan,  Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan    hal-hal    yang    sebenarnya    bukan
permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya  yang  diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang  mulia ialah, dalam  bahasa Belanda: Philosofische grond-slag” daripada  Indonesia Merdeka.       Philosofische      grond-slag       itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam- dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk  di   atasnya   didirikan  gedung   Indonesia yang kekal dan abadi(Bahar, 1995: 63).

Begitu hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis dan koheren, namun dengan rendah   hati   Ir.   Soekarno   membantah   apabila   disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan, Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa   saya   diagung-agungkan,   padahal   toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya   persembahkan   kembali   kepada   bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala” (Soekarno dalam Latif, 2011: 21).

Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut:
1.      Pada   kerajaan   Kutai,   masyarakat   Kutai   merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan  dalam  bentuk  kerajaan,  kenduri  dan sedekah kepada para Brahmana (Kaelan, 2000: 29).
2.      Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin   disebut   sebagai   Negara   Indonesia   Pertama dengan dasar kedatuan,  itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian  dari  birokrasi  pemerintahan  Sriwijaya (Suwarno, 1993: 20-21).
3.      Pada masa kerajaan  Majapahit, di  bawah  raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor- faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi   dapatlah   dikatakan   bahwa   nilai-nilai   religious sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah  muncul     sejak     memasuki     zaman     sejarah (Suwarno, 1993: 23-24). Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma  karangan  Empu  Tantular.  Dalam  buku tersebut  istilah  Pancasila di  samping  mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga   mempunyai   arti   “pelaksanaan   kesusilaan  yang lima” (Pancasila Krama), yaitu
1.   Tidak boleh melakukan kekerasan
2.   Tidak boleh mencuri
3.   Tidak boleh berjiwa dengki
4.   Tidak boleh berbohong
5.   Tidak boleh mabuk minuman keras
(Darmodihardjo, 1978: 6).

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan  tonggak sejarah karena pada waktu  itu  bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai   negara.   Baik   Sriwijaya   maupun   Majapahit waktu   itu   merupakan   negara-negara   yang   berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa Indonesia telah mengalami  kehidupan  yang  gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja (Darmodihardjo dkk, 1991: 21). Selain zaman kerajaan, masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda.
Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan  dinamika  kehidupan  kebangsaan  yang dijiwai   oleh   nilai-nilai   Pancasila   adalah   termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, “Kami   putra   dan   putri    Indonesia   mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi  pada  sidang  pertama  BPUPKI  yang  dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 di    depan    sidang    BPUPKI,    Ir. Soekarno      menyebutkan      lima dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Ir. Soekarno telah mengajukan lima sila  dari dasar negara, beliau  juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau menunjukkan  dasar  dari  segala


dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi Eka  Sila.  Tri  Sila  meliputi:  socio-nationalisme, socio democratie dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yang dijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu Gotong Royong” karena menurut Ir. Soekarno negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong (Latif, 2011: 18-19). Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila (disamping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih) (Notosusanto, 1981: 21). Ini bukan merupakan kelemahan Ir. Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar. Faktanya Ir, Soekarno diakhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara Republik Indonesia.
Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan  sengit  yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena  apabila  dilihat  lebih  jauh  para  anggota  BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis netral
agama,   elit   Nasionalis   Muslim dan elit Nasionalis Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi  kompromi  politik  antara Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh  kata”:  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa (Risalah Sidang BPUPKI, 1995; Anshari, 1981; Darmodihardjo, 1991). Kesepakatan peniadaan  tujuh  kata  itu  dilakukan  dengan  cepat  dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh. Hatta; Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh.  Hasan dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu (Eleson dalam Surono dan Endah (ed.), 2010: 37).
Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika  menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka (Ali, 2009:  17).  Inilah  perjalanan  The  Founding Fathers yang begitu  teliti  mempertimbangkan  berbagai  kemungkinan dan  keadaan  agar  dapat  melahirkan  dasar  negara  yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia.

B.    Pancasila Era Kemerdekaan
Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian  BPUPKI  berganti  nama  menjadi  PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat  Jepang  menyerah  kepada  Amerika  dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Untuk   merealisasikan   tekad   tersebut,   maka   pada tanggal   16   Agustus   1945   terjadi   perundingan   antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi     yang     berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo     di     ruang     makan Laksamana       Tadashi       Maeda tepatnya di jalan Imam Bonjol No 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golongan muda) mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik.
Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai   dengan   semangat   yang   tertuang   dalam   Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi    Tokyo    (15    Agustus 1945) itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (Yamin, 1954: 16). Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945, setelah terlebih dahulu dihapus 7 (tujuh) kata dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya”, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojosukarto dan Sutan   takdir   Alisyahbana   dkk)   dan   nasionalis   Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara.

C.    Pancasila Era Orde Lama
Terdapat dua pandangan besar   terhadap   Dasar   Negara yang berpengaruh terhadap munculnya Dekrit Presiden. Pandangan  tersebut  yaitu mereka  yang  memenuhi “anjuran” Presiden/ Pemerintah untuk “kembali ke Undang- Undang    Dasar    1945”    dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui‘kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”, tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  yang  disahkan  PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusan sidang konstituante (Anshari, 1981: 99).
Majelis (baca: konstituante) ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno  turun  tangan  dengan  sebuah  Dekrit  Presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli
1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka (Anshari, 1981: 99-100). Dekrit Presiden tersebut berisi:
1.   Pembubaran konstituante;
2.   Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan
3.   Pembentukan      Majelis      Permusyawaratan      Rakyat
Sementara.
Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya; Pancasila dijadikan “ideologi negara” yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Ir. Soekarno memberi tafsir Pancasila  sebagai   satu  kesatuan  paham  dalam  doktrin “Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah materi  pokok  dari  pidato  Soekarno  tanggal  17  Agustus 1959  berjudul  “Penemuan  Kembali  Revolusi  Kita yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden  (Penpres) Nomor  1  tahun 1960  dan Ketetapan  MPRS  No.  1/MPRS1960  tentang  GBHN  (Ali, 2009: 30). Manifesto  politik Republik  Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh  D.N. Aidit  yang  disetujui  oleh DPA pada  tanggal  30 September  1959  sebagai  haluan    negara  (Ismaun,  1978:
105).
Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik gerilya” di dalam kekuasaan Ir. Soekarno. Mereka menggunakan jargon-jargon Ir. Soekarno dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik. Tidak hanya PKI, mereka yang anti komunisme pun sama (Ali, 2009: 33). Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama  menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Ir. Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan  dan  ideologi  termasuk komunis, di  bawah  satu payung  besar,  bernama  Pancasila  (doktrin Manipol/USDEK), sementara golongan antikomunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni” dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak ber-Tuhan (ateisme) (Ali, 2009: 34).
Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut marutnya perpolitikan saat itu, maka Ir. Soekarno pun dilengserkan sebagai Presiden Indonesia, melalui sidang MPRS.

D.    Pancasila Era Orde Baru
Setelah lengsernya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya  Jenderal  Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki.
Pada  peringatan  hari  lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila   makin   banyak   mengalami   ujian   zaman   dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu,  Presiden Soeharto  juga mengatakan, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5).
Jadi, Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968 Presiden  Soeharto  mengatakan  bahwa  Pancasila  sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 42).
Selanjutnya   pada   tahun   1968   Presiden   Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:
Satu     : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa
Dua     : Kemanusiaan yang adil dan beradab
Tiga     : Persatuan Indonesia
Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Lima   : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968.
Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)  yang  salah  satu  pasalnya tepatnya Pasal 4 menjelaskan,
Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup  dalam  kehidupan  bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu:
1.   Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
a.   Percaya dan  takwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
b.   Hormat-menghormati   dan   bekerja   sama   antara
pemeluk  agama  dan  penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
c.    Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
d.   Tidak memaksakan  suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2.   Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
a.  Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
b.   Saling mencintai sesama manusia.
c.    Mengembangkan   sikap   tenggang   rasa   dan   tepo seliro.
d.   Tidak semena-mena terhadap orang lain.
e.   Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
f.    Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
g.   Berani membela kebenaran dan keadilan.
h.   Bangsa  Indonesia  merasa  dirinya  sebagai  bagian dari         seluruh      umat      manusia,      karena      itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
3.   Sila Persatuan Indonesia
a.   Menempatkan   persatuan,   kesatuan,   kepentingan dan          keselamatan    bangsa   dan    negara    di    atas kepentingan pribadi dan golongan.
b.   Rela   berkorban   untuk   kepentingan   bangsa   dan negara.
c.   Cinta tanah air dan bangsa.
d.   Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
e.   Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
4.   Sila      Kerakyatan  yang      dipimpin      oleh      hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
a.   Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
b.   Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
c.     Mengutamakan    musyawarah    dalam    mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
d.   Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
e.   Dengan   itikad   baik   dan   rasa   tanggung   jawab menerima    dan    melaksanakan    hasil    keputusan musyawarah.
f.    Musyawarah   dilakukan   dengan   akal   sehat   dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5.  Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
a.   Mengembangkan  perbuatan-perbuatan  yang  luhur yang  mencerminkan  sikap dan  suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
b.   Bersikap adil.
c.   Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. d.   Menghormati hak-hak orang lain.
e.   Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
f.    Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. g.   Tidak bersifat boros.
h.   Tidak bergaya hidup mewah.
i.    Tidak    melakukan    perbuatan    yang    merugikan
kepentingan umum. j.    Suka bekerja keras.
k.   Menghargai hasil karya orang lain.
l.    Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Nilai-nilai   Pancasila   yang   terdiri   atas   36   butir tersebut, kemudian pada tahun 1994 disarikan/dijabarkan kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu: Sila Kesatu, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Kedua, menjadi 10 (sepuluh) butir; Sila Ketiga, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Keempat, menjadi 10 (sepuluh) butir; dan Sila Kelima, menjadi 11 (sebelas) butir.
Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan  di  negara  Indonesia  diatur  dalam  Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan ini menegaskan, “Amanat     penderitaan     rakyat     hanya     dapat diberikan  dengan  pengamalan  Pancasila  secara paripurna      dalam      segala      segi      kehidupan kenegaraan   dan   kemasyarakatan   dan   dengan pelaksanaan  secara  murni  dan  konsekuen  jiwa serta   ketentuan-ketentuan   UUD   1945,   untuk menegakkan  Republik  Indonesia  sebagai  suatu negara hukum  yang  konstitusionil  sebagaimana yang  dinyatakan  dalam  pembukaan  UUS  1945” (Ali, 2009: 37).
Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak reinforcing oleh  pemerintah  dengan  menyatakan  bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan Pemerintah tidak dapat dibendung sehingga Presiden Soeharto bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980. Intinya Orba tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945, malahan diperkuat sebagai comparatist ideology. Jelas  sekali  bagaimana  pemerintah  Orde  Baru merasa perlu  membentengi  Pancasila dan TAP itu  meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010:    43).    Selanjutnya    pada    bulan    Agustus    1982 Pemerintahan Orde Baru menjalankan “Azas Tunggal” yaitu pengakuan   terhadap   Pancasila   sebagai   Azas   Tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 43-44).
Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an   yang   secara   tidak   langsung   mengancam   aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian kondisi  ini  bertahan  sampai dengan  lengsernya Presiden Soeharto  pada  21  Mei  1998  (Pranoto  dalam  Dodo  dan Endah (ed), 2010: 45).

E.    Pancasila Era Reformasi
Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral etik  bagi   negara  dan  aparat  pelaksana  Negara,  dalam kenyataannya digunakan sebagai alat   legitimasi   politik.   Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional,  maka  timbullah berbagai gerakan masyarakat yang  dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan     dan     masyarakat sebagai    gerakan    moral    politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala bidang politik, ekonomi dan hukum (Kaelan, 2000: 245).
Saat   Orde  Baru  tumbang,  muncul   fobia  terhadap Pancasila. Dasar Negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi (Ali, 2009: 50).
Dengan  seolah-olah  “dikesampingkannya”  Pancasila pada Era Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak   suatu   dampak   negatif   yang   berarti,   namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas  politik  seolah-olah  hanya  tertuju  pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominandi atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini (Hidayat, 2012).
Namun   demikian,   kesepakatan   Pancasila   menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum  dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana   dimaksud   dalam   Pembukaan   UUD   1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (MD, 2011). Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandeman Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Selain  kesepakatan  Pancasila  sebagai  dasar  negara, Pancasila  pun  menjadi  sumber  hukum  yang  ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan,
Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945.
Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu,   sekitar   tahun   2004   Azyumardi   Azra   menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah  satu  fundamen identitas nasional. Seruan demikian tampak  signifikan  karena  proses  amandeman  UUD  1945 saat itu sempat memunculkan gagasan menghidupkan kembali Piagam Jakarta (Ali, 2009: 51). Selain keadaan di atas, juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak lama kemudian muncul gejala Perda Syariah di sejumlah daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan demokratisasi. Seruan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan  meluas  usai  Simposium  Peringatan  Hari  Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Mei  2006  (Ali,  2009:  52).  Sekretariat  Wapres  Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai    Pancasila.    Tahun    2009    Dirjen    Dikti,    juga membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan   Tinggi.   Sementara   itu,   beberapa   perguruan tinggi   telah   menyelenggarakan   kegiatan   sejenis,   yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana. Lebih dari itu MPR-RI melakukan kegiatan   sosialisasi   nilai-nilai   Pancasila   yang   dikenal dengan  sebutan  Empat  Pilar  Kebangsaan”,  yang  terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
Akan tetapi, istilah Empat Pilar Kebangsaan” ini menurut Kaelan (2012: 249-252) mengandung; 1) linguistic mistake (kesalahan  linguistik)  atau  dapat  pula  dikatakan kesalahan  terminologi;  2)  ungkapan  tersebut  tidak mengacu pada realitas empiris sebagaimana terkandung dalam  ungkapan bahasa, melainkan mengacu  pada suatu pengertian atau ide, ‘berbangsa dan bernegara itu dianalogikan bangunan besar (gedung yang besar); 3) kesalahan kategori (category mistake), karena secara epistemologis kategori pengetahuan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan  Bhinneka Tunggal  Ika bukanlah  merupakan kategori yang sama. Ketidaksamaan itu berkaitan dengan realitas atau hakikat pengetahuannya, wujud pengetahuan, kebenaran pengetahuannya serta koherensi pengetahuannya.
Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa: Penempatan    Pancasila    sebagai    sumber    dari segala   sumber   hukum   negara   adalah   sesuai dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Hal tersebut berkorelasi bahwa Undang-Undang ini penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah barang tentu hal tersebut tidak cukup. Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini  mulai  tumbuh  kembali, sehingga cukup banyak lembaga pemerintah di pusat yang melakukan kegiatan pengkajian sosialisasi nilai-nilai Pancasila.   Salah   satu   kebijakan   nasional   yang   sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012  tentang  Pendidikan Tinggi yang  menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh komponen bangsa harus secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila   baik   sebagai   Dasar   Negara   maupun   sebagai Pandangan  Hidup  Bangsa,  dengan  berpedoman  kepada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945.[ ]

Daftar  Pustaka

Abdulgani,   Roeslan,   1979,   Pengembangan  Pancasila   di Indonesia, Yayasan Idayu, Jakarta.
Ali, As’ad Said, 2009, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Pustaka  LP3ES, Jakarta.
Anshari, Endang  Saifuddin, 1981, Piagam  Jakarta  22 Juni 1945 dan  Sejarah  Konsensus Nasional  antara Nasionalis Islam  dan  Nasionalis  “Sekular”  tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Pustaka-Perpustakaan Salman ITB, Bandung.
Badan     Pembinaan    Pendidikan    Pelaksanaan    Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila,  1994, Bahan Penataran P-4, Pancasila/P-4, BP-7 Pusat, Jakarta.
Bahar,  Safroedin,  1995,  Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  28  Mei  1945-22 Agustus 1945,  Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Darmodihardjo,  D,  1978,  Orientasi Singkat  Pancasila,  PT. Gita Karya, Jakarta.
Darmodihardjo,   D   dkk.,   1991,   Santiaji   Pancasila   Edisi Revisi, Usaha Nasional, Surabaya.
Dodo, Surono dan Endah (ed.), 2010, Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya, PSP-Press, Yogyakarta.
Hidayat,  Arief,  2012,  Negara  Hukum  Pancasila  (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum”, Makalah pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta tanggal 31 Mei- 1 Juni 2012.
Ismaun,  1978,  Tinjauan  Pancasila:  Dasar  Filsafat  Negara Republik Indonesia, Carya Remadja, Bandung.
Kaelan, 2000, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
      , 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Paradigma, Yogyakarta.
Latif,     Yudi,     2011,     Negara     Paripurna:     Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
MD, Moh. Mahfud, 2011, “Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Makalah pada Sarasehan Nasional 2011 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tanggal 2-3 Mei 2011.
Notosusanto, Nugroho, 1981, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, PN Balai Pustaka, Jakarta.
Setiardja, A. Gunawan, 1994, Filsafat Pancasila Bagian  II: Moral Pancasila, Universitas Diponegoro, Semarang.
Soekarno, 1989, Pancasila dan Perdamaian Dunia, CV Haji Masagung, Jakarta.
Suwarno,    1993,    Pancasila   Budaya   Bangsa    Indonesia, Kanisius, Yogyakarta.
Yamin,   Muhammad,   1954,   Proklamasi   dan   Konstitusi Republik Indonesia, Djambatan, Jakarta/Amsterdam.