Minggu, 28 September 2014

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA



Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat sarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara   normatif   dapat   dijadikan   sebagai   suatu  acuan   atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 
Sebagai suatu nilai yang terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan di manapun dan kapanpun. Namun, sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilai-nilai tersebut memberikan ciri khusus pada ke-Indonesia-an karena merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam Pancasila.
 Meskipun para founding fathers mendapat pendidikan dari Barat, namun causa materialis Pancasila digali dan bersumber dari agama, adat dan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya merupakan  konsensus  politik  yang  memberi  dasar  bagi berdirinya negara Indonesia, berkembang menjadi konsensus moral  yang  digunakan  sebagai  sistem  etika  yang  digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara.

A.   Apa itu Etika?
Dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai tulisan sangat sering seseorang menyebut istilah etika, meskipun sangat sering pula seseorang menggunakannya secara tidak tepat. Sebagai contoh penggunaan istilah ‘etika disampaikan dalam Seminar Kurikulum/Modul Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh Pancasila, yang diselenggarakan atas kerjasama UGM dan DIKTI di Hotel Novotel Yogyakarta tanggal 28 November 2012” adalah pergaulan, etika jurnalistik, etika kedokteran’ dan lain-lain, padahal yang dimaksud adalah etiket, bukan etika. Etika harus dibedakan dengan etiket. Etika adalah kajian ilmiah terkait  dengan  etiket  atau  moralitas.  Dengan  demikian, maka istilah yang tepat adalah etiket pergaulan, etiket jurnalistik, etiket kedokteran, dan lain-lain. Etiket secara sederhana  dapat  diartikan  sebagai  aturan kesusilaan/sopan santun.
Secara   etimologis   (asal   kata),   etika   berasal   dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup.   Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini  digunakan  secara  berbeda. Moral  atau  moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada (Zubair, 1987: 13). Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah  akhlak  yang  merupakan  kata  jamak  khuluk yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat (Zakky, 2008: 20.)

B. Aliran-aliran Besar Etika
Dalam kajian etika dikenal tiga teori/aliran besar, yaitu deontologi,  teleologi  dan  keutamaan.  Setiap   aliran  memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk.
1.  Etika Deontologi
Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh  yang  mengemukakan  teori  ini  adalah  Immanuel  Kant (1734-1804). Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan (Keraf, 2002: 9).
Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara kategoris sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan itu baik atau buruk, dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat (imperatif kategoris).
Kewajiban  moral  untuk  tidak  melakukan  korupsi, misalnya,  merupakan  tindakan  tanpa  syarat  yang  harus dilakukan oleh setiap orang. Bukan karena hasil atau adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena secara moral setiap orang sudah memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan/tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih  apapun  dari  tindakan  yang  dilakukan  (Kuswanjono,
2008: 7).

Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu. Tindakan itu baik  bila didasari oleh kemauan baik dan  kerja keras dan sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu, dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa ada paksaan dari luar.
2.  Etika Teleologi
Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan   tujuan   atau   akibat   dari   perbuatan   itu.   Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkrit ketika  dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain.
Ketika  bencana  sedang   terjadi   situasi  biasanya  chaos. Dalam  keadaan  seperti  ini  maka  memenuhi  kewajiban  sering sulit dilakukan.  Contoh sederhana kewajiban mengenakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan yaitu mencari keselamatan. Kewajiban membayar pajak dan hutang juga sulit dipenuhi karena kehilangan seluruh harta benda. Dalam keadaan demikian etika teleologi  perlu  dipertimbangkan  yaitu  demi  akibat  baik, beberapa kewajiban mendapat toleransi tidak dipenuhi.
Persoalan yang kemudian muncul adalah akibat yang baik itu, baik menurut siapa? Apakah baik menurut pelaku atau menurut orang lain? Atas pertanyaan ini, etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme, yakni sebagai berikut.
a) Egoisme  etis  memandang  bahwa  tindakan  yang  baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan.
b) Utilitarianisme  menilai   bahwa   baik   buruknya   suatu perbuatan  tergantung  bagaimana  akibatnya  terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan  kemanfaatan  yang  besar  dan memberikan  kemanfaatan  bagi  sebanyak  mungkin orang. Di dalam menentukan suatu tindakan yang dilematis maka yang pertama adalah dilihat mana yang memiliki  tingkat  kerugian paling  kecil  dan kedua dari kemanfaatan itu mana yang paling menguntungkan bagi banyak orang, karena bisa jadi kemanfaatannya besar namun hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil orang saja.
Etika utilitarianisme ini tidak terpaku pada nilai atau norma yang ada karena pandangan nilai dan norma sangat mungkin memiliki keragaman. Namun setiap tindakan selalu dilihat apakah akibat yang ditimbulkan akan memberikan manfaat bagi banyak orang atau tidak. Kalau tindakan itu hanya akan menguntungkan sebagian kecil orang atau bahkan merugikan maka harus dicari alternatif-alternatif tindakan yang lain. Etika utilitarianisme lebih bersifat realistis, terbuka terhadap beragam alternatif tindakan dan berorientasi pada kemanfaatan yang besar dan yang menguntungkan banyak orang. Utilitarians try to produce maximum pleasure and minimum pain, counting their own pleasure and pain as no more or less important than anyone else’s (Wenz, 2001: 86).
Etika utilitarianisme ini menjawab pertanyaan etika egoisme, bahwa kemanfaatan banyak orang-lah yang lebih diutamakan. Kemanfaatan diri diperbolehkan sewajarnya, karena kemanfaatan itu harus dibagi kepada yang lain. Utilitarianisme, meskipun demikian, juga memiliki kekurangan. Sonny Keraf (2002: 19-21) mencatat ada enam kelemahan etika ini, yaitu:
(1) Karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak berarti akan ada sebagian masyarakat yang dirugikan, dan itu dibenarkan. Dengan demikian utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan terutama terhadap minoritas.
(2)  Dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih melihat kemanfaatan itu dari sisi yang kuantitas- materialistis,   kurang   memperhitungkan   manfaat yang non-material seperti kasih sayang, nama baik, hak dan lain-lain.
(3)  Karena kemanfaatan yang  banyak diharapkan  dari segi material yang tentu terkait dengan masalah ekonomi, maka untuk atas nama ekonomi tersebut hal-hal yang ideal seperti nasionalisme, martabat bangsa akan terabaikan, misal atas nama memasukkan investor asing aset-aset negara dijual kepada pihak asing, atau atas nama meningkatkan devisa negara pengiriman TKW ditingkatkan. Hal yang menimbulkan problem besar adalah ketika lingkungan dirusak atas nama untuk menyejahterakan masyarakat.
(4)  Kemanfaatan       yang       dipandang       oleh       etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek, tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal, misal dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang dilakukan sekarang akan memberikan dampak negatif pada masa yang akan datang.
(5) Karena  etika  utilitarianisme  tidak  menganggap penting  nilai dan  norma, tapi lebih  pada orientasi hasil,   maka   tindakan   yang   melanggar   nilai   dan norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya perjudian/prostitusi, dapat dibenarkan.
(6) Etika       utilitarianisme       mengalami       kesulitan menentukan   mana yang lebih diutamakan pemanfaatan yang besar namun dirasakan oleh sedikit masyarakat atau kemanfaatan yang lebih banyak dirasakan banyak orang meskipun kemanfaatannya kecil.

Menyadari kelemahan itu etika utilitarianisme membedakannya dalam   dua tingkatan, yaitu utilitarianisme aturan dan tindakan. Atas dasar ini, maka pertama, setiap kebijakan dan tindakan harus dicek apakah bertentangan dengan nilai dan norma atau tidak. Kalau bertentangan maka kebijakan dan tindakan tersebut harus ditolak meskipun memiliki kemanfaatan yang besar. Kedua, kemanfaatan harus dilihat tidak hanya yang  bersifat  fisik saja tetapi juga yang non-fisik seperti kerusakan mental, moralitas, kerusakan lingkungan dsb. Ketiga, terhadap masyarakat yang dirugikan perlu  pendekatan  personal dan  kompensasi  yang  memadai untuk memperkecil kerugian material dan non-material.

3.  Etika Keutamaan
Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan  karakter  moral  pada  diri  setiap  orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita, sejarah yang didalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi  dalam  masyarakat  yang  majemuk,  maka  tokoh- tokoh yang dijadikan panutan juga beragam sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula, dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial.
Kelemahan  etika  keutamaan  dapat  diatasi  dengan cara  mengarahkan  keteladanan  tidak  pada  figur  tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa. Selanjutnya   akan   dibahas  tentang   etika   Pancasila sebagai  suatu  aliran  etika  alternatif,  baik  dalam  konteks keindonesiaan maupun keilmuan secara lebih luas.

C.  Etika Pancasila
Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan  dengan  aliran-aliran  besar  etika  yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika  Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak   bertentangan   dengan   nilai-nilai   tersebut,   namun   juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila  meskipun  merupakan  kristalisasi  nilai  yang  hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun  sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun.
Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai  yang  bersifat  mutlak.  Seluruh  nilai  kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk. Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antarsesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam, dan lain-lain
Nilai  yang  kedua  adalah  kemanusiaan.  Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding  dengan  makhluk  lain, yaitu  hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban.
Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk, demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama (sila ke-1), namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik.
Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan  kerakyatan  ini  terkandung  nilai lain  yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat/ kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu  kalah  dibanding    mayoritas.  Pelajaran  yang  sangat baik misalnya peristiwa penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPKI menyetujui tujuh kata tersebut, namun memperhatikan kelompok yang sedikit (dari wilayah Timur) yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima, maka pandangan minoritas  ‘dimenangkan’  atas  pandangan  mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui/bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah/kebijaksanaan.
Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg (1995: 37), keadilan merupakan kebajikan utama bagi  setiap  pribadi  dan  masyarakat.  Keadilan mengandaikan  sesama  sebagai  partner  yang  bebas  dan sama derajatnya dengan orang lain.
Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang  ada tidak hanya bersifat  mendasar, namun juga realistis dan  aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan  bahwa keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila merupakan  nilai-nilai   ideal  yang   sudah  ada  dalam  cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak umum dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan di manapun, kapanpun dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan akan  menghasilkan  nilai  spiritualitas,  ketaatan,  dan  toleransi.
Nilai kemanusiaan, menghasilkan nilai kesusilaan, tolong menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan dll. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dll. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama dll.

D. Pancasila Sebagai  Solusi Persoalan Bangsa  dan Negara (Studi Kasus Korupsi)
Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan dan lain-lain, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Tragisnya, sumber krisis justru berasal dari badan- badan yang ada di negara ini, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,  yang  notabene badan-badan  inilah  yang  seharusnya mengemban  amanat  rakyat.  Setiap  hari  kita  disuguhi  berita- berita mal-amanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya rakyat untuk menjalankan mesin pembangunan ini.
Sebagaimana telah dikatakan bahwa moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warganegaranya, tidak juga dari kekayaan  alam yang  dimiliki, namun  hal yang  lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Moralitas   memberi   dasar,   warna   sekaligus   penentu   arah tindakan suatu bangsa. Moralitas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu moralitas individu, moralitas sosial dan moralitas mondial.
Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat ke dalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti  orang  lain,  toleran,  suka  menolong,  bekerja  keras, rajin belajar, rajin ibadah dan lain-lain. Moralitas ini muncul dari dalam, bukan  karena dipaksa dari luar. Bahkan,  dalam situasi amoral yang terjadi di luar dirinya, seseorang yang memiliki moralitas individu kuat akan tidak terpengaruh. Moralitas individu  ini  terakumulasi  menjadi    moralitas  sosial,  sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan  rendah. Adapun moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal yang berlaku di manapun dan kapanpun, moralitas yang terkait dengan keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya.
Moralitas sosial juga tercermin dari moralitas individu dalam melihat  kenyataan  sosial. Bisa jadi  seorang  yang  moral individunya baik tapi moral sosialnya kurang, hal ini terutama terlihat  pada  bagaimana  mereka  berinteraksi  dengan masyarakat yang majemuk. Sikap toleran, suka membantu seringkali  hanya  ditujukan  kepada  orang  lain  yang  menjadi bagian kelompoknya, namun tidak toleran kepada orang di luar kelompoknya. Sehingga bisa dikatakan bahwa moral sosial tidak cukup sebagai    kumpulan dari moralitas individu, namun sesungguhnya lebih pada bagaimana individu melihat orang lain sebagai  manusia  yang  memiliki  harkat  dan  martabat kemanusiaan yang sama.
Moralitas individu dan sosial memiliki hubungan sangat erat bahkan saling tarik-menarik dan mempengaruhi. Moralitas individu dapat dipengaruhi moralitas social, demikian pula sebaliknya. Seseorang yang moralitas individunya baik ketika hidup  di  lingkungan  masyarakat  yang  bermoral  buruk  dapat terpengaruh menjadi amoral. Kenyataan seperti ini seringkali terjadi pada lingkungan pekerjaan. Ketika lingkungan pekerjaan berisi orang orang yang bermoral buruk, maka orang yang bermoral baik akan dikucilkan atau diperlakukan tidak adil. Seorang yang moralitas individunya lemah akan terpengaruh untuk menyesuaikan diri dan mengikuti. Namun sebaliknya, seseorang yang memiliki moralitas individu baik akan tidak terpengaruh bahkan dapat mempengaruhi lingkungan yang bermoral buruk tersebut.
Moralitas dapat dianalogikan dengan seorang kusir kereta kuda yang mampu mengarahkan ke mana kereta akan berjalan. Arah perjalanan  kereta tentu tidak lepas dari ke mana tujuan hendak dituju. Orang yang bermoral tentu mengerti mana arah yang akan dituju, sehingga pikiran dan langkahnya akan diarahkan  kepada  tujuan  tersebut,  apakah  tujuannya  hanya untuk kesenangan duniawi diri sendiri saja atau untuk kesenangan orang lain atau lebih jauh untuk kebahagiaan ruhaniah yang lebih abadi, yaitu pengabdian pada Tuhan.
Pelajaran yang sangat berharga dapat diteladani dari para pendahulu kita yang berjuang demi meraih kemerdekaan. Moralitas individu dan sosial yang begitu kuat dengan dipayungi moralitas mondial telah membuahkan hasil dari cita-cita mereka, meskipun mereka banyak yang tidak sempat  merasakan  buah perjuangannya sendiri. Dasar moral yang melandasi perjuangan mereka  terabadikan dalam Pembukaan Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam alinea-alineanya.
Alinea   pertama,   bahwa   kemerdekaan   itu   adalah   hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di  atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Alinea ini menjadi payung moral para pejuang kita bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas kemerdekaan pada bangsa kita. Pelanggaran atas hak kemerdekaan itu sendiri merupakan pelanggaran atas moral mondial, yaitu perikemanusiaan  dan  perikeadilan.  Apapun bentuknya penjajahan telah meruntuhkan nilai-nilai hakiki manusia.
Apabila ditilik dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tampak jelas bahwa moralitas sangat mendasari perjuangan merebut kemerdekaan dan bagaimana mengisinya. Alasan dasar mengapa bangsa ini harus merebut kemerdekaan karena penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan (alinea I). Secara eksplisit founding fathers menyatakan  bahwa  kemerdekaan  dapat  diraih  karena rahmat Allah dan adanya keinginan luhur bangsa (alinea III). Ada perpaduan antara nilai ilahiah dan nilai humanitas yang saling berkelindan. Selanjutnya, di dalam membangun negara ke depan diperlukan dasar-dasar nilai yang bersifat universal, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Moralitas,  saat  ini  menjadi  barang  yang  sangat  mahal karena semakin langka orang yang masih betul-betul memegang moralitas tersebut. Namun dapat juga dikatakan sebagai barang murah karena banyak orang menggadaikan moralitas hanya dengan beberapa lembar uang. Ada keterputusan (missing link) antara   alinea   I,   II,   III   dengan   alinea   IV.   Nilai-nilai   yang seharusnya menjadi dasar sekaligus tujuan negara ini telah digadaikan dengan nafsu berkuasa dan kemewahan harta. Egoisme telah mengalahkan solidaritas dan kepedulian pada sesama. Lalu bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila?
Korupsi secara harafiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,   penyimpangan   dari   kesucian   (Tim   Penulis   Buku Pendidikan anti korupsi, 2011: 23). Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan ekskalasi yang begitu tinggi. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam  cara/pendekatan,  yang  dalam  hal  ini  saya menggunakan istilah pendekatan eksternal maupun internal. Pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar  diri  manusia  yang  memiliki  kekuatan  memaksa’  orang untuk tidak korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum,   budaya   dan   watak   masyarakat.   Dengan   penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak  hokum,  akan  mengeliminir  terjadinya  korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti  korupsi  juga  menjadikan  seseorang  enggan  untuk melakukan korupsi. Adapun kekuatan internal adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah.
Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasar Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan  eksternal  dan  internal  tersebut  dalam  diri masyarakat. Di perguruan tinggi penguatan tersebut dapat dilakukan  melalui  pendidikan  kepribadian  termasuk  di dalamnya pendidikan Pancasila. Melihat realitas di kelas bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila sering dikenal sebagai mata kuliah yang membosankan, maka dua hal pokok yang harus dibenahi adalah materi dan metode pembelajaran. Materi harus selalu up to date dan metode pembelajaran juga harus inovatif menggunakan  metode-metode  pembelajaran  yang dikembangkan. Pembelajaran tidak hanya kognitif, namun harus menyentuh aspek afektif dan konatif.
Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman  satu  sila  saja,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, apabila   bangsa   Indonesia   menyadari   jati    dirinya   sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya  ke  dalam  kehinaan  dengan  melakukan  korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Kebahagiaan material dianggap segala-galanya dibanding kebahagiaan spiritual yang lebih agung, mendalam dan jangka panjang.   Keinginan   mendapatkan   kekayaan   dan   kedudukan secara cepat menjadikannya nilai-nilai agama dikesampingkan.
Kesadaran manusia akan nilai ketuhanan ini, secara eksistensial akan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Hal ini dapat dijelaskan melalui hirarki eksistensial manusia, yaitu dari tingkatan yang paling rendah, penghambaan terhadap  harta  (hal  yang  bersifat  material),  lebih  tinggi  lagi adalah penghambaan terhadap manusia, dan yang paling tinggi adalah penghambaan pada Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna tentu tidak akan merendahkan dirinya diperhamba oleh harta, namun akan menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Buah dari pemahaman dan  penghayatan  nilai  ketuhanan  ini  adalah  kerelaan  untuk diatur Tuhan, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang-Nya.
Penanaman satu nilai tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan  yang  lain.  Dengan  demikian,  akan  menjadi  kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai   ketuhanan,   kemanusiaan,   persatuan,   kerakyatan    dan keadilan dijadikan landasan moril dan diejawantahkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Penanaman  nilai   sebagaimana   tersebut   di   atas  paling efektif   adalah   melalui   pendidikan   dan   media.   Pendidikan informal   di   keluarga   harus   menjadi   landasan   utama   dan kemudian didukung oleh pendidikan formal di sekolah dan non- formal di masyarakat. Peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju namun tetap berkepribadian Indonesia.[ ]

Daftar  Pustaka

Keraf, Sonny, 2002, Etika Lingkungan, Penerbit  Buku Kompas, Jakarta.
Kohleberg, Lawrence, 1995, Tahap-tahap Perkembangan Moral, Kanisius, Yogyakarta.
Kuswanjono, Arqom, 2008, Etika Keanekaragaman Hayati”, Makalah Seminar Nasional “Bioetika Lingkungan”, Training Center            Universitas     Islam     Negeri     Sunan     Kalijaga, Yogyakarta, 21 Juli 2008.
Mubarak, Zakky, 2008,  Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi, Buku Ajar II, Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat. Depok, Lembaga Penerbit FE UI.
Tim  Penulis  Buku  Pendidikan  Anti  Korupsi,  2011,  Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Wenz,   Peter   S.,   2001,   Environmental  Ethics  Today,  Oxford University Press, New York.
Zubair,  Achmad  Charris,  1990,  Kuliah  Etika,  Rajawali  Pers, Jakarta.