Minggu, 28 September 2014

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT



Pancasila  merupakan  filsafat  bangsa  Indonesia mengandung  pengertian  sebagai  hasil  perenungan  mendalam dari  para  tokoh  pendiri  negara  (the  founding fathers)  ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara  untuk  di  atasnya  didirikan  negara Republik  Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun  1945  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan   Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia.

Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk satu tujuan  tertentu  sehingga  dapat  disebut  sebagai  sistem. Pengertian   suatu   sistem,   sebagaimana   dikutip   oleh   Kaelan (2000: 66) dari Shrode dan Don Voich memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) suatu kesatuan bagian-bagian; 2) bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri; 3) saling berhubungan, saling ketergantungan; 4) kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem); dan 5) terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

 Berdasarkan  pengertian  tersebut,  Pancasila  yang  berisi lima sila, yaitu Sila Ketuhanan yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, saling berhubungan membentuk satu kesatuan  sistem  yang  dalam  proses  bekerjanya  saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Meskipun setiap sila pada hakikatnya   merupakan   suatu   asas   sendiri,   memiliki   fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan denganTuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat,   Pancasila   memiliki   ciri   khas   yang   berbeda   dengan sistem-sistem  filsafat  lain  yang  ada  di  dunia,  seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme dan lain sebagainya.

Kekhasan  nilai  filsafat yang  terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai filsafat Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup (Weltanschauung) bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri   (Volksgeist) nasional, memberikan identitas dan integritas serta  martabat  bangsa  dalam  menghadapi  budaya  dan peradaban dunia.

Menurut Darmodihardjo (1979: 86), Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu:

a.       Kekhasan   pertama,   Tuhan   Yang   Maha   Esa   sebab Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan;
b.      Kekhasan   kedua,  penghargaan  kepada  sesama  umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya;
c.       Kekhasan  ketiga,  bangsa  Indonesia  menjunjung  tinggi persatuan bangsa;
d.      Kekhasan    keempat,    kehidupan    manusia    Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi; dan
e.       Kekhasan kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama.
Kelahiran ideologi bersumber dari pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Pandangan hidup kemudian berbentuk sebagai keyakinan terhadap nilai tertentu yang diaktualisasikan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Selain  itu, ideologi berfungsi sebagai alat membangun solidaritas masyarakat dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai baru.
Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia sehingga bangsa dan negara Indonesia  memiliki  ciri  khas  berbeda  dari  bangsa  dan  negara lain. Pembedaan ini dimungkinkan karena ideologi memiliki ciri selain sebagai pembeda juga sebagai pembatas dan pemisah dari ideologi lain.

A. Pengertian Filsafat
Istilah ‘filsafat’ berasal dari bahasa Yunani, (philosophia), tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman praktis, inteligensi (Bagus, 1996:
242). Dengan demikian philosophia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam  bahasa  Inggris,  wisdom. Berdasarkan  makna  kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan  hidup  yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia.
Suatu   pengetahuan   bijaksana   akan   mengantarkan seseorang   mencapai   kebenaran.   Orang   yang   mencintai pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran.   Cinta   kebenaran   adalah   karakteristik   dari setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan, mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan pengetahuan yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan.
Adapun istilah philosophos pertama kali digunakan
oleh Pythagoras (572 -497 SM) untuk menunjukkan dirinya sebagai  pecinta  kebijaksanaan  (lover of  wisdom), bukan kebijaksanaan  itu  sendiri.  Selain  Phytagoras,  filsuf-filsuf lain juga memberikan pengertian filsafat yang berbeda- beda. Oleh karena itu, filsafat mempunyai banyak arti, tergantung pada bagaimana filsuf-filsuf menggunakannya. Berikut disampaikan beberapa pengertian filsafat menurut beberapa filsuf, yaitu antara lain:
1) Plato (427-347 SM); filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli;
2) Aristoteles     (384-322     SM);     filsafat     adalah     ilmu pengetahuan     yang     meliputi     kebenaran,     yang     di dalamnya         terkandung    ilmu-ilmu    metafisika,   logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda;
3) Marcus   Tullius   Cicero   (106-43   SM);   filsafat   adalah pengetahuan tentang sesuatu yang mahaagung dan usaha-usaha untuk mencapainya;
4) Immanuel Kant (1724-1804); filsafat itu ilmu pokok dan pangkal    segala    pengetahuan    yang    mencakup    di dalamnya empat  persoalan, yaitu: “apakah yang  dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika), apakah yang dapat kita kerjakan? (dijawab oleh etika), sampai di manakah pengharapan kita? (dijawab oleh antropologi)”.

Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam- dalamnya.
Sejak kemunculannya di Yunani, dan menyusul perkembangan pesat ilmu pengetahuan, kedudukan filsafat kemudian  dikenal  sebagai  The Mother of  Science (induk ilmu   pengetahuan).   Sebagai   induk   ilmu   pengetahuan, filsafat merupakan muara bagi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik, seperti ilmu komunikasi dan teknologi informasi yang baru saja muncul dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini. Demikian pula, dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lain, filsafat merupakan kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, namun lebih menekankan aspek reflektif dalam menangkap makna yang hakiki dari segala sesuatu.
Dalam  Kamus  Filsafat,  Bagus  (1996: 242) mengartikan  filsafat  sebagai  sebuah  pencarian.  Beranjak dari arti harfiah filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan, menurut Bagus (1996: 242-243), arti itu menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya, filsafat  adalah  pengetahuan  yang  dimiliki  rasio  manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan tujuan manusia.
Dalam pengertiannya sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat memiliki empat cabang keilmuan yang utama, yaitu:
1) Metafisika; cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang-ada dan yang mungkin-ada. Metafisika  terdiri  atas  metafisika  umum  yang selanjutnya disebut sebagai ontologi, yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang-ada, dan metafisika khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas adanya Tuhan, kosmologi yang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas adanya manusia.
2) Epistemologi;  cabang  filsafat  mempelajari  seluk  beluk pengetahuan. Dalam epistemologi, terkandung pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan, seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran, apakah sesuatu yang kita percaya  dapat  diketahui,  dan  apa  yang  dimaksudkan oleh suatu pernyataan yang dianggap benar.
3) Aksiologi; cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai.
Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai baik-buruk, dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Dalam etika, dipelajari dasar-dasar benar- salah dan baik-buruk dengan pertimbangan- pertimbangan moral secara fundamental dan praktis. Sedangkan dalam estetika, dipelajari kriteria-kriteria yang mengantarkan sesuatu dapat disebut indah.
4) Logika;   cabang   filsafat   yang   memuat   aturan-aturan berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri  struktur-struktur  argumen  yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Bagi para filsuf, logika merupakan alat utama yang digunakan dalam meluruskan pertimbangan-pertimbangan rasional mereka  untuk  menemukan  kebenaran  dari  problem- problem kefilsafatan.

B. Filsafat  Pancasila
Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan   menyeluruh.   Pancasila   dikatakan   sebagai   filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia,  yang  dituangkan  dalam  suatu  sistem  (Abdul Gani, 1998).
Pengertian  filsafat  Pancasila  secara  umum  adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai   kenyataan,   norma-norma   dan   nilai-nilai   yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia.
Filsafat    Pancasila    kemudian   dikembangkan    oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965.  Pada  saat  itu  Soekarno  selalu  menyatakan  bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi  budaya India (Hindu-Buddha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Filsafat Pancasila menurut Soeharto telah mengalami Indonesianisasi. Semua sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila.
Filsafat  Pancasila dapat digolongkan sebagai  filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup  sehari-hari  (way of life atau  weltanschauung) agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat (Salam, 1988: 23-24).
Sebagai  filsafat,  Pancasila  memiliki  dasar  ontologis, epistemologis, dan aksiologis, seperti diuraikan di bawah ini.
1.  Dasar  Ontologis Pancasila
Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis.
Kaelan (2002: 69) menjelaskan dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak mono-pluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang  mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri  dan  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Kaelan,
2002:72).
Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat  dasar  manusia  yang  bersifat  dwi-tunggal. Ada hubungan yang bersifat dependen antara Pancasila dengan manusia   Indonesia.   Artinya,   eksistensi,   sifat   dan   kualitas Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. Selain ditemukan adanya manusia Indonesia sebagai pendukung pokok Pancasila, secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan  dimiliki  Pancasila dapat  diungkap sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas.
Soekarno menggunakan  istilah Pancasila untuk memberi lima   dasar   negara   yang   diajukan.   Dua   orang   sebelumnya Soepomo dan Muhammad Yamin meskipun menyampaikan konsep dasar negara masing-masing tetapi tidak sampai memberikan nama. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang didalamnya duduk Soekarno sebagai anggota, menggunakan istilah Pancasila yang diperkenankan Soekarno menjadi nama resmi Dasar Negara Indonesia yang isinya terdiri dari lima sila, tidak   seperti   yang   diusulkan   Soekarno   melainkan   seperti rumusan  PPKI  yang  tercermin  dalam  Pembukaan  UUD  1945 alinea keempat.
Berhubung pengertian Pancasila merupakan kesatuan, menurut Notonagoro (1983: 32), maka lebih seyogyanya dan tepat untuk menulis istilah Pancasila tidak sebagai dua kata “Panca Sila”, akan tetapi sebagai satu kata “Pancasila”. Penulisan Pancasila  bukan  dua  kata  melainkan  satu  kata  juga mencerminkan bahwa Pancasila adalah sebuah sistem bukan dua buah sistem.
Nama Pancasila yang menjadi identitas lima dasar negara Indonesia adalah bukan istilah yang diperkenalkan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang   BPUPKI, bukan Pancasila yang ada dalam kitab Sutasoma, bukan yang ada dalam Piagam Jakarta, melainkan yang ada dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya, Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada empat macam sebab (causa)   yang menurut Notonagoro dapat digunakan  untuk menetapkan Pancasila sebagai  Dasar Filsafat Negara,  yaitu  sebab  berupa  materi  (causa  material),     sebab berupa bentuk (causa formalis),  sebab berupa tujuan (causa finalis),   dan sebab berupa asal mula karya (causa eficient) (Notonagoro,1983: 25). Lebih jauh Notonagoro menjelaskan keempat causa itu seperti berikut. Pertama, bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan (causa materialis) terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya; kedua, seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu Bung Karno yang kemudian   bersama-sama   Bung   Hatta   menjadi   Pembentuk Negara, sebagai asal mula bentuk atau bangun (causa formalis) dan asal mula tujuan (causa finalis) dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara; ketiga, sejumlah sembilan orang, di antaranya   kedua   beliau   tersebut   ditambah   dengan   semua anggota  BPUPKI  yang  terdiri  atas  golongan-golongan kebangsaan dan agama, dengan menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila, dan juga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menerima rencana tersebut dengan perubahan sebagai asal mula sambungan, baik dalam arti asal mula bentuk maupun dalam arti asal mula tujuan dari Pancasila sebagai Calon Dasar Filsafat Negara; keempat, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai asal mula karya (causa eficient), yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon Dasar Filsafat Negara (Notonagoro, 1983: 25-26).
2.  Dasar  Epistemologis Pancasila
Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat  bangsa  Indonesia  dengan  lingkungan  yang heterogen, multikultur, dan multietnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia (Salam, 1998: 29).
Masalah-masalah yang dihadapi menyangkut keinginan untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan ketentraman.  Pancasila  itu  lahir  sebagai  respon  atau  jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Diharapkan Pancasila  menjadi  cara  yang  efektif  dalam  memecahkan kesulitan  hidup  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  bangsa Indonesia.
Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek epistemologis  sejauh sila-sila itu secara praktis didukung  oleh realita yang dialami dan dipraktekkan oleh manusia Indonesia. Pengetahuan Pancasila bersumber pada manusia Indonesia dan lingkungannya. Pancasila dibangun dan  berakar pada manusia Indonesia beserta seluruh suasana kebatinan yang dimiliki.
Kaelan (2002: 96) mengemukakan bahwa Pancasila merupakan pedoman  atau dasar bagi  bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan.
Dasar epistemologis Pancasila juga berkait erat dengan dasar ontologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila (Kaelan, 2002: 97). Secara lebih khusus, pengetahuan tentang Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang pluralistik dan heterogen adalah epistemologi sosial.
Epistemologi sosial Pancasila juga dicirikan dengan adanya upaya masyarakat bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk membebaskan diri menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat dan  berketuhanan  Yang  Maha  Esa,  berkemanusiaan  yang  adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber pengetahuan Pancasila dapat ditelusuri melalui sejarah terbentuknya Pancasila. Dalam penelusuran sejarah mengenai  kebudayaan yang  berkait dengan lahirnya Pancasila sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia  telah  diuraikan  di depan yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. Akar sila-sila Pancasila ada dan berpijak pada nilai serta budaya masyarakat bangsa Indonesia.
Nilai  serta  budaya  masyarakat  bangsa  Indonesia  yang dapat diungkap mulai awal sejarah pada abad IV Masehi di samping diambil dari nilai asli Indonesia juga diperkaya dengan dimasukkannya nilai dan budaya dari luar Indonesia. Nilai-nilai dimaksud berasal dari agama Hindu, Budha, Islam, serta nilai- nilai  demokrasi  yang  dibawa  dari  Barat.  Berdasarkan  realitas yang  demikian  maka  dapat  dikatakan  bahwa  secara epistemologis pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai dan budaya tradisional dan modern, budaya asli dan campuran.
Selain itu, sumber historis itu, menurut tinjauan epistemologis, Pancasila mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau agama serta kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia serta kebenaran yang bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman. Dengan sifatnya yang demikian maka pengetahuan Pancasila mencerminkan adanya pemikiran masyarakat tradisional dan modern.
3. Dasar Aksiologis Pancasila
Aksiologi terkait erat dengan penelaahan  atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya (given value) melainkan nilai yang diciptakan  (created value)  oleh  manusia  Indonesia.  Nilai-nilai dalam   Pancasila   hanya   bisa   dimengerti   dengan   mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya.
Nilai   berhubungan   dengan   kajian   mengenai   apa   yang secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri dan ekstrinsik atau disebut instrumental, yaitu bernilai sejauh dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Pada aliran hedonisme yang menjadi nilai intrinsik adalah kesenangan, pada utilitarianisme adalah nilai manfaat bagi kebanyakan orang (Smart, J.J.C., and Bernard Williams, 1973: 71).
Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun ekstrinsik  atau  instrumental.  Nilai  intrinsik  Pancasila  adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada saat  Indonesia  memasuki  masa  sejarah abad  IV  Masehi,  masa imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan para pejuang  kemerdekaan  lainnya  yang  mengambil  nilai-nilai modern saat belajar ke negara Belanda.
Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Kekhasan ini yang membedakan Indonesia dari negara lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan memiliki sifat umum universal. Karena sifatnya yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya milik manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia.
Pancasila  sebagai  nilai  instrumental  mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa, seharusnya menyesuaikan dengan sifat- sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai cara (mean) dalam mencapai tujuan, bahwa dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa, Indonesia menggunakan cara-cara yang  berketuhanan, berketuhanan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang  menghargai musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila juga mencerminkan nilai realitas dan idealitas. Pancasila mencerminkan nilai realitas, karena di dalam sila-sila Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktekkan dalam hidup sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Di samping mengandung nilai realitas, sila-sila Pancasila berisi nilai-nilai idealitas, yaitu nilai yang diinginkan untuk dicapai.
Menurut Kaelan (2002: 128), nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V Pancasila merupakan cita-cita, harapan,  dambaan  bangsa  Indonesia  yang  akan  diwujudkan dalam kehidupannya. Namun, Pancasila yang pada tahun 1945 secara formal menjadi das Sollen bangsa Indonesia, sebenarnya diangkat dari kenyataan riil yang berupa prinsip-prinsip dasar yang  terkandung  dalam  adat-istiadat,  kebudayaan  dan kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2002: 129), Driyarkara menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan Sein im Sollen. Pancasila merupakan harapan, cita- cita, tapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia.
Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila mempunyai tingkatan  dan  bobot  yang  berbeda.  Meskipun  demikian,  nilai- nilai itu tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Hal ini  disebabkan  sebagai  suatu  substansi,  Pancasila  merupakan satu  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh,  atau  kesatuan  organik (organic whole). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila  merupakan  satu  kesatuan  yang bulat  dan  utuh  pula.  Nilai-nilai  itu saling  berhubungan  secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu akan memberikan pola (patroon) bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia (Kaelan, 2002: 129).
Notonagoro (1983: 39) menyatakan bahwa isi arti dari Pancasila yang abstrak itu hanya terdapat atau lebih tepat dimaksudkan hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan, justru karena Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa, yang menjadi dasar falsafah atau dasar kerohanian negara. Tidak berarti  hanya tinggal di  dalam pikiran atau angan-angan saja, tetapi ada hubungannya dengan hal-hal yang sungguh-sungguh ada. Adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah tidak bisa dibantah.

C. Hakikat Sila-Sila Pancasila
Kata ‘hakikat’ dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan  yang  mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh Notonagoro (1975: 58), hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut  bersifat  mutlak  untuk  mewujudkan  air.  Dengan  kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga  terpisah  dari  benda  yang  lainnya,  misalnya  dengan batu, kayu, air raksa dan lain sebagainya.
Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata ‘hakikat’ dapat dipahami dalam tiga kategori, yaitu:
1) Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,   dan   keadilan.   Menurut   bentuknya,   Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran, berupa ke dan an (sila I, II, IV, dan V), sedangkan yang satu berupa per dan an (sila III). Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad, tidak maujud atau lebih tidak maujud arti daripada kata dasarnya (Notonagoro, 1967: 39).

2) Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk  pada ciri-ciri khusus sila-sila  Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama,   nilai-nilai   kebudayaan,   sifat   dan   karakter   yang melekat   pada   bangsa   Indonesia   sehingga   membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat   pribadi   inilah   yang   realisasinya   sering   disebut sebagai kepribadian, dan totalitas kongkritnya disebut kepribadian Pancasila.
3) Hakikat kongkrit yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya.   Hakikat   kongkrit   Pancasila   terletak   pada fungsi       Pancasila    sebagai    dasar    filsafat    negara.    Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari- hari, tempat, keadaan dan waktu. Dengan realisasi hakikat kongkrit itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman (Notonagoro, 1975: 58-61).
Pancasila   yang   berisi   lima   sila,   menurut   Notonagoro (1967: 32) merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut, diuraikan sebagai berikut:
1. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal Susunan  secara  hirarkis  mengandung  pengertian  bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di  atas menjadi  landasan  sila yang  ada di  bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua, sila kedua melandasi sila ketiga, sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkis sila-sila Pancasila menurut urut-urutan  luas (kwantitas)  dan  juga dalam  hal  sifat-sifatnya (kwalitas). Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada dimukanya.

Dalam  susunan  hirarkis  dan  piramidal,  sila  Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan  dan  keadilan  sosial.  Sebaliknya  Ketuhanan  Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya,  sehingga  tiap-tiap  sila  di  dalamnya  mengandung sila-sila lainnya.

Secara ontologis, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, sebagaimana diungkapkan oleh Notonagoro (1984: 61 dan 1975: 52, 57), bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa prima.  Oleh   karena   itu   segala   sesuatu   yang   ada   termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (sila pertama). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila kedua). Dengan demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu   (sila   ketiga).   Selanjutnya   terbentuklah   persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila keempat). Adapun keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau   keadilan  sosial (sila kelima) pada  hakikatnya  sebagai  tujuan  dari  lembaga  hidup  bersama yang disebut negara.
2. Hubungan   kesatuan   sila-sila   Pancasila   yang   saling mengisi dan saling mengkualifikasi Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hirarkis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya atau dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hirarkis piramidal tersebut, berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi.
a) Sila    pertama;    Ketuhanan    Yang    Maha    Esa    adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
b) Sila kedua; kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
kemanusiaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
c) Sila ketiga; persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
d) Sila  keempat;  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan     dalam permusyawaratan/ perwakilan, adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
e) Sila kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan      (Notonagoro, 1975:  43-44).


Daftar  Pustaka

Abdul Gani, Ruslan, 1998, Pancasila dan  Reformasi, Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 Juli 1998, Yogyakarta. Bagus, Lorens, 1996, Kamus Filsafat, PT. Gramedia, Jakarta.
Kaelan, 2000, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

   ___   ,  2002,  Filsafat  Pancasila,  Pandangan  Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma, Yogyakarta.
Notonagoro,    1967,    Beberapa   Hal    Mengenai   Falsafah Pancasila; Pengertian Inti-Isi Mutlak Daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaan Secara Murni Dan Konsekuen, Cetakan Kedua, Pancuran Tudjuh, Jakarta.
             ,  1983,  Pancasila  Secara  Ilmiah  Populer, Cetakan Kelima, Bina Aksara, Jakarta.
Salam, H. Burhanuddin, 1998, Filsafat Pancasilaisme,Rineka Cipta, Jakarta.
Smart, J.J.C., and Bernard Williams, 1973, Utilitarianism; For and Against, Cambridge University Press, United Kingdom.