Minggu, 21 September 2014

PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945



A. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
      Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari  37 pasal ditambah empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan , disamping mengandung semangat dan merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu.[1] Yang pada dasarnya, di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar memuat pasal- pasal yang berisi tentang:
1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara yang didalamnya termasuk pengaturantentang kedudukan ,tugas, wewenang, dan tata hubungan dari lembaga-lembaga negara dan dan pemerintah.
2.   Pasal-pasalyang berisi materi tata hubungan antara negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal-balik serta dipertegas oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berisi konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan : politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam, kearah mananegara,bangsa, dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.[2]
      Disamping mengandungmateri-materi tersebut ,batang tubuh Undang-Undang Dasar memuat pula hal-hal lain , seperti bendera, bahasa, dan perubahan Undang-Undang Dasar.
      Dalam hal ini sekali perlu disadari bahwa materi materi itu merupakan kesatuan dan tercakup secara bulat dalam Batang Tubuh (dan penjelasan) Undang-Undang Dasar 1945.[3]

B. Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Batang Tubuh UUD 1945
      Adapun yang menjadi prinsip-prinsip yang trkandung dalam Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut :
1.  Negara Kesatuan Repulik Indonesia
      Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik . Bagi negara kita tiada lain bentuk negara yang paling tepat adalah negara Kesatuan yang bernafaskan Demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila.
2.   Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila          
      Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak - hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan lain-lain. Hak-hak dasar melekat pada diri pribadi manusia dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Barangsiapa merampas hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak milik seseorang berarti melanggar hak kemanusiaan. [4]
      Disamping hak asasi,terdapat kewajiban asasi. Kalau dalam masyarakat yang individualistis, tuntutan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sedikit berlebih-lebihan sehingga merugikan masyarakat, maka dalam masyarakat pancasila dilaksanakan secara seimbang sebagai manusia yang bersifat kekeluargaan.
      Contoh – contoh perwujudan hak – hak asasi manusia berdasarkan pancasila ini lebih tegas dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 Undang – Undang Dasar 1945. Sebaiknya contoh kewajiban – kewajiban asasi adalah kewajiban belajar, kewajiban memberikan suara, kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga keamanan, kewajiban membela negara, tunduk dan taat menjalankan segala aturan negara.[5]  
3.   Sistem Kebudayaan Nasional
      Dalam pasal 32 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan pembinaan dan pembangunan kebudayaan Indonesia.
       Unsur – unsur kebudayaan asing dapat diterima ke dalam kebudayaan nasional dengan syarat lebih mengembangkan kebudayaan nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Disamping itu karena negara kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa, mempunyai adat istiadat dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, maka tidak perlu memperbandingkan perbedaan bentuk dan wujud (gatra) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, malah sebaliknya dengan keanekaragaman tersebut akan saling melengkapi dan saling memperkaya suatu kesatuan sebagai khasanah kebudayaan kita. Dengan demikian peri kehidupan masyarakat akan lebih serasi yang akan menuju tingkat kemajuan dan pengembangan (apresiasi) yang merata dan seimbang.
4.   Pembelaan Negara
      Seperti yang telah disinggung dalam uraian terdahulu pasal 30 Undang – Undang 1945  menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta didalam pembelaan negara. Letak kepulauan Nusantara yang strategis dan berbeda diposisis silang sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan, berarti bahwa ancaman salah satu segi kehidupan pada hakikatnya adlah merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan . dan oleh karenanya Bangsa Indonesia sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk membela keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu prinsip wawasan nusantara dan ketahanan nasional perlu dikembangkan. [6]

C Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 . Didalam penjelasan itu tercantum tujuh butir kunci pokok yang merupakan sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945. Ketujuh kunci pokok itu ialah sebagai berikut :

1.      Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum ( rechtsstaat)
      Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan ats kekuasaan belaka (machtsstaat). Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis konstitusional , Hal itu ditegaskan dalamsistem pemerintahan Negara yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945.
      Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan berdasarkan peraturan hukum . Dalam negara hukum terdapat prinsip-prinsip berikut .
a.       Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, meliputi persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan.
b.      Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan lain.[7]

2.      Sistem Konstitusional
      Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).                                                                 

3.      Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die Gezamte Staatgewalt Liegt allein bei der Majelis).
     
      Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala negara (wakil presiden).majelis inilah yang memengang kekuasan negara yang tertinggi,sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah di tetapkan oleh majelis.Presiden yang di angkatoleh majelis,tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis , tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis.

      4.Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinngi di bawah Majelis
     
      Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “ Di bawah majelis Permusyaswaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi.
      Dalam menjalankan Pemerintahan Negara ,kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.Sistem ini logis, karena Presiden diangkat oleh Majelis . Presiden bukan saja diangkat oleh majelis , tetapi dipercaya dan diberi tugas un tuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun Ketetapan MPR lainnya. Oleh karena itu Presiden adalah yang memegang tanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan mempertangggungjawabkan kepada Majelis bukan kepada badan lain.

      5.Presiden tidak bertanggung jawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
     
      Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat pertujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara .
      Oleh karena itu , Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan , akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawabkepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung daripada Dewan.

         6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden ; Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
        
         Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

         7.Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas
         Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : “ Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator”, artinya , kekuasaan tidak terbatas.
         Diatas telah ditekankan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh – sungguh seara dewan Perwakilan Rakyat.

KESIMPULAN
         Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dari dasar negara. Undang-Undang Dsar adalah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
         Undang-undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (1) Pendahulun,(2) Batang Tubuh UUD 1945  yang terdiri 37 pasal,(3) Penjelasan UUD 1945. Dan yang dibahas pada makalah ini adalah Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri atas :
1.      Negara Kesatuan Repulik Indonesia
2.      Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara
3.      Sistem Kebudayaan Nasional
4.      Pembelaan Negara

  
DAFTAR PUSTAKA
 Soeprapto , 1999. Buku UUD 1945 . Jakarta : Pabelan
Murni,Sri Ruspita, Dkk. 2000 . PPKn . Jakarta : Bumi Aksara .
Widjaja. 1995.  Pedoman I Pe;laksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan   Tinggi . Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Tap-Tap MPR. 1993. Undang-Undang 1945. Jakarta : UIP Press


[1] Tap-Tap MPR 1993, Undang-Undang 1945 (Jakarta : UIP Press ), hal 315.
[2] Ibid
[3] Soeprapto , Buku UUD 1945 ( Jakarta : Pabelan 1999 ), hlm. 99
[4] Sri Ruspita Murni. Dkk. PPKn ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ), hlm. 13
[5] Widjaja, Pedoman I Pe;laksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi ( Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1995 ), hlm. 156.
[6] Ibid, hlm.157
[7] Sri Ruspita Murni. Dkk , Op-cit . hlm. 25.