Kamis, 02 Oktober 2014

DEMOKRASI INDONESIA (Bagian I)



Dewasa   ini,   demokrasi   dianggap   sebagai   suatu   sistem  politik   yang diyakini  oleh  banyak  masyarakat  dunia  sebagai  yang  terbaik  untuk  mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah Perang Dunia II. Menurut penelitian UNESCO tahun 1949 disimpulkan bahwa “… untuk pertama kali  dalam  sejarah,  demokrasi  dinyatakan  sebagai  nama  yang  paling  baik  dan wajar   untuk   semua   organisasi   politik   dan   sosial  yang  diperjuangkan   oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (Mirriam Budiardjo, 2008: 105). Demokrasi  telah  menggantikan  beberapa  sistem  politik  non  demokrasi  yang dianggap  gagal pada  saat  itu,  seperti:  totalitarian,  otoritarian,  monarki  absolut, rezim militer dan kediktatoran.
Sejalan  dengan  perkembangan  waktu,  demokrasi  beserta  prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan  menarik,  hampir  semua  negara  jajahan  yang  merdeka  setelah Perang Dunia II bergeser dari sistem demokrasi menuju non-demokrasi (Samuel Huntington, 1992: 80). Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum, dimana semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut; sebaliknya semakin banyak prinsip ditinggalkan  maka semakin tidak demokratis negara tersebut. Banyak negara yang mengupayakan sejauh mungkin prinsip-prinsip itu ditegakkan agar dikatakan sebagai negara demokrasi. Indonesia  sebagai  negara  yang  merdeka  setelah  Perang  Dunia  II  juga  tidak terlepas dari pasang surutnya sistem demokrasi.
Pembahasan bab ini difokuskan tentang konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, perjalanan demokrasi di Indonesia, dan arti pentingnya pendidikan demokrasi di negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi.
A.  KONSEP DASAR DEMOKRASI

Istilah  demokrasi  (democracy)    berasal  dari penggalan  kata  bahasa Yunani   yakni demos dan kratos/cratein.  Demos   berarti rakyat dan cratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti  pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan  demokrasi  adalah  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk rakyat  (government of the people, by the people and for the people).
Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai  pendapat  para  ahli banyak  mengupas  perihal  demokrasi.  Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas, hanyalah salah satu contoh pengartian demokrasi. Robert Dahl sampai pada pernyataan bahwa there is no democratic  theory, there  are  only democratic  theories”.  Bahkan Harold Laski  mengutarakan  bahwa  demokrasi  tidak  dapat  diberi  batasan,  kerena rentang sejarahnya  yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan (Hendra Nurtjahjo, 2006: 71).
Berdasar banyak literatur  yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman  bernegara orang orang Yunani Kuno, tepatnya di negara kota (polis) Athena pada sekitar  tahun 500 SM. Yunani  sendiri pada waktu  itu terdiri  dari  beberapa  negara  kota  (polis)  seperti  Athena,  Makedonia  dan Sparta.   Pada   tahun   508   SM   seorang   warga   Athena   yaitu   Kleistenes mengadakan   beberapa   pembaharuan   pemerintahan   negara   kota   Athena (Magnis  Suseno,  1997:100).  Kleistenes  membagi  para warga  Yunani  yang pada waktu  itu berjumlah  sekitar  300.000  jiwa  kedalam  beberapa  suku, masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes mengirim wakilnya ke dalam  Majelis  500 orang wakil.  Keanggotaan  majelis  500 itu dibatas satu tahun dan seseorang  dibatasi hanya  dua kali selama  hidupnya  untuk  dapat menjadi   anggota.   Majelis   500   mengambil   keputusan   mengenai   semua masalah  yang  menyangkut  kehidupan  kota  Athena.  Bentuk  pemerintahan baru  ini  disebut  demokratia.  Istilah  demokratia  sendiri  dikemukakan  oleh sejarawan Herodotus (490-420 SM) untuk menyebut sistem kenegaraan hasil pembeharuan   Kleistenes   tersebut.   Sistem   demokratia   Athena   akhirnya diambil  alih  oleh  banyak  polis  lain  di  Yunani.  Demokrasi  di  Athena  ini bertahan sampai dihancurkan oleh Iskandar Agung dari Romawi pada tahun
322 SM. Sejak saat itu demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi. Selanjutnya Eropa memasuki abad kegelapan (Dark Age).
Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa terutama setelah kemunculan  konsep  nation state   pada abad 17. Gagasan  ini disemai oleh pemikir-pemikir  seperti  Thomas  Hobbes  (1588-1679),  John  Locke  (1632-1704), Montesqiueu (1689-1755), dan JJ Rousseau (1712-1778), yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme  di Eropa dan Amerika Utara (Aidul Fitriciada Azhari, 2005: 2). Pada kurun waktu itu berkembang ide sekulerisasi dan kedaulatan rakyat. Berdasar sejarah singkat tersebut, kita bisa mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang selanjutnya di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi modern.
Lalu   apakah   demokrasi   itu   sesungguhnya?   Memang   tidak   ada pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi. Istilah itu tumbuh sejalan dengan perkembangan dan  pertumbuhan masyarakat Semakin tinggi kompleksitas kehidupan suatu masyarakat semakin sulit dan tidak sederhana demokrasi didefinisikan  (Eep Saefulloh  Fatah, 1994: 5). Berdasar  berbagai pengertian  yang   berkembang  dalam sejarah pemikiran  tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 (tiga) makna demokrasi yakni demokrasi sebagai  bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai  sistem politik  dan demokrasi sebagai  sikap hidup.

1. Demokrasi sebagai Bentuk  Pemerintahan
Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan  merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristotoles. Plato dalam tulisannya Republic menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu satu dari tiga bentuk pemerintahan.
Ukuran yang  digunakan  untuk  membedakan  adalah kuantitas dalam arti jumlah  orang   yang   berkuasa   dan  kualitas   yang  berarti  untuk   siapa kekuasaan itu dijalankan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan  yang dipegang oleh seseorang  sebagai pemimpin  tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat   banyak.   Aristokrasi   adalah   suatu   bentuk   pemerintahan   yang dipegang  oleh sekelompok  orang  yang memimpin  dan dijalankan  untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokrasi.
Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang  sebagai pemimpin  tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.  Oligarki adalah suatu bentuk  pemerintahan  yang dipegang  oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokrasi  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  yang  dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan  rakyat  tidak  paham  tentang  pemerintahan.  Akhirnya,  pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan  pemerintahan  itu  justru  menimbulkan  keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang chaos.
Sementara  itu,  Aristoteles  dalam  tulisannya  Politics mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya good constitution, meliputi: monarki, aristokrasi dan polity. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution meliputi tirani, oligarki  dan demokrasi.  Jadi  berbeda  dengan  Plato,  demokrasi  menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya polity  atau politeia.
Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana di masa lalu diantaranya  Pollybius.  Hanya  saja  menurut  Pollybius,  bentuk pemerintahan yang ideal bukan politeia, tetapi demokrasi yang bentuk pemerosotannya adalah mobokrasi (pemerintahan yang chaostic). Jadi Pollybius   lebih   sejalan   dengan   pendapat   Plato.   Ia   terkenal   dengan ajarannya yang dikenal dengan nama  Lingkaran Pollybius,  bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari yang awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali dan seterusnya. Dengan demikian teori Pollybius telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi  sesuatu  yang ideal atau baik dan diinginkan  dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat.
Sampai  saat  itu  pemaknaan  demokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan masih dianut beberapa ahli. Sidney Hook   mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan  mayoritas  yang  diberikan  secara bebas kepada rakyat dewasa (Tim ICE UIN, 2003: 110). Menurut International  Commission for Jurist,  demokrasi adalah suatu bentuk  pemerintahan  di mana  hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Mirriam Budiardjo, 2008: 116-117). Georg Sorensen (2003: 1) secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

2. Demokrasi sebagai Sistem Politik
Perkembangan   berikutnya,   demokrasi   tidak   sekedar   dipahami sebagai  bentuk  pemerintahan,   tetapi  lebih  luas  yakni  sebagai  sistem politik.  Bentuk  pemerintahan  bukan  lagi  demokrasi  ,  oligarki,  monarki atau   yang   lainnya.   Bentuk   pemerintahan,   dewasa   ini   lebih   banyak menganut pendapatnya Nicollo Machiavelli (1467-1527).   Ia menyatakan bahwa Negara (Lo Stato) dalam hal ini merupakan hal yang pokok (genus) sedang  spsesiesnya  adalah  Republik  (Respublica)  dan  Monarki (Principati).  Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin   negara   umumnya   bergelar   raja,   ratu,   kaisar,   atau  sultan. Sedangkan  Republik  adalah  bentuk  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh seorang  presiden  atau  perdana  menteri.  Pembagian  dua  bentuk pemerintahan  tersebut  didasarkan  pada  cara  pengangkatan  atau penunjukkan pemimpin negara. Apabila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik.
Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi  berkembang  sebagai  suatu  sistem  politik  dalam  bernegara. Sarjana yang mendefinikan demokrasi sebagai sistem, misalnya Henry B Mayo  (Mirriam  Budiardjo,  2008:  117)  yang  menyatakan  sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh   wakil-wakil  yang  diawasi  secara efektif oleh rakyat dalam  pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas   prinsip   kesamaan   politik   dan   diselenggarakan   dalam   suasana terjaminnya kebebasan politik.
Samuel Huntington (1997: 6-7) menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi.  Menurutnya,  suatu  sistem  politik  disebut  demokrasi  apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui  pemilihan  yang  jurdil.  Di  dalam  sistem  itu,  para  calon  bebas bersaing  untuk  memperoleh  suara  dan  semua  penduduk  berhak memberikan  suara.  Sedangkan  sistem  politik  non  demokrasi  meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai  tunggal.  Demokrasi  sekarang  ini  merupakan  lawan  dari  sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter.
Carter dan  Herz dalam Ramlan Surbakti (1999: 221) menggolongkan  macam-macam  sistem  politik  didasarkan  pada  kriteria siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah.  Berdasar  ini maka ada sistem politik otoriter,  sistem politik demokrasi, sistem politik totaliter dan sistem politik liberal. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem politik ini disebut pemerintahan dari atas” atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. Kemudian apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya  mencakup  segala  sesuatu  yang ada dalam  masyarakat,  maka rezim ini disebut totaliter. Sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat  mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah dan apabila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut liberal.
Ramlan Surbakti (1999: 222-232) juga membedakan sistem politik terdiri atas sistem politik otokrasi tradisional,  sistem politik totaliter dan sistem politik demokrasi. Selain tiga jenis tersebut dinyatakan pula adanya sistem politik negara berkembang. Macammacam sistem politik tersebut dibedakan dengan lima kreteria yaitu kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik demokrasi, kesempatan politik yang sama bagi individu. Individu menggunakan kesempatan politik tersebut dengan menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi sukarela yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu sistem ini menekankan pada persamaan kesempatan ekonomi daripada pemerataan hasil dari pemerintah. Jadi individu bebas mencari dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam batas-batas  yang  disepakati  bersama.  Sistem  politik  demokrasi menekankan  pemenuhan  kebutuhan  materiil  kepada  massa  dan  dalam masyarakat, negara menerapkan individualisme. Hal ini menimbulkan ketegangan antara tujuan-tujuan moril dan materiil, namun demikian pemenuhan kebutuhan materiil yang tampaknya lebih menonjol.
Pendapat lain dikemukakan oleh Arief Budiman (1996: 38), bahwa hanya  ada  dua  kutub  variasi  sistem  politik,  yakni  sistem  politik  yang otoriter   dan  sistem  politik   yang  demokratis.   Sukarna     dalam   buku Demokrasi  Versus Kediktatoran  (1981) juga membedakan adanya sistem politik demokrasi dan kediktatoran.  Pada intinya adalah demokrasi telah dipahami sebagai sistem politik yang   dilawankan dengan sistem politik non demokrasi, sebagaimana pendapat Samuel Huntington di atas.
Ukuran  yang  membedakannya  adalah  prinsip-prinsip  yang digunakan dalam bernegara. Sukarna (1981: 4-5) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi  dan prinsip-prinsip  dari otoritarian  atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut:
a.   pembagian  kekuasaan;  kekuasaan  eksekutif,  legeslatif,  yudikatif berada pada badan yang berbeda
b.   pemerintahan konstitusional
c.   pemerintahan berdasarkan hukum
d.   pemerintahan mayoritas
e.   pemerintahan dengan diskusi
f.    pemilihan umum yang bebas
g.   partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
h.   management yang terbuka
i.    pers yang bebas
j.    pengakuan terhadap hak hak minoritas
k.   perlindungan terhadap hak asasi manusia
l.    peradilan yang bebas dan tidak memihak
m.  pengawasan terhadap administrasi negara
n. mekanisme  politik  yang berubah  antara  kehidupan  politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah
o.   kebijaksanaan  pmerintah  dibuat  oleh  badan  perwakilan  politik tanpa paksaan dari lembaga manapun
p.   penempatan pejabat pemerintahan dengan merit sistem bukan poil sistem
q.   penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi
r.    jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
s.    konstitusi/ UUD yang demokratis
t.    prinsip persetujuan
Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau toteliter. Prinsip-prinsip  ini bisa disebut sebagai prinsip non demokrasi, yaitu  sebagai berikut:
a.   Pemusatan   kekuasaan    yaitu   kekuasaan    legislatif,    kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.
b. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional yaitu pemerintahan dijalankan  berdasarkan  kekuasaan.  Konstitusinya  memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
c.   Rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum
d.   Pembentukan   pemerintahan   tidak   berdasar   musyawarah   tetapi melalui dekrit
e.   Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
f.    Terdapat   satu  partai  politik   yaitu  partai  pemerintah   atau  ada beberapa   partai   tetapi   ada   sebuah   partai   yang   memonopoli kekuasaan.
g. Manajemen  dan  kepemimpinan  yang  tertutup  dan  tidak bertanggung jawab
h.   Menekan dan tidak mengakui hak hak minoritas warga negara
i.    Tidak  adanya  kebebasan  berpendapat,  berbicara  dan  kebebasan pers. Kalaupun ada pers maka pers tersebut sangat dibatasi.
j.    Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia..
k.   Badan  peradilan  yang  tidak  bebas  dan  bisa  diintervensi  oleh penguasa.
l.   Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau keseluruh wilayah kehidupan bermasyarakat.
m.  Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama
n.   Penyelesaian  perpecahan  atau  perbedaan  dengan  cara  kekerasan dan penggunaan paksaan
o.   Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu misalnya: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut.
p.   Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

3.   Demokrasi sebagai  Sikap  Hidup
Perkembangan    berikutnya,   demokrasi   tidak   hanya   dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai  sebagai  sikap  hidup.  Jika  demokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan atau sistem politik maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Tim ICCE IUN (2003: 112) menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup. Bahwa demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam  kehidupan  bernegara.  Ia  memerlukan    perangkat  pendukungnya yakni budaya yang kondusif sebagai mind set dan setting sosial dan bentuk konkrit  dari manifestasi  tersebut  adalah dijadikannya  demokrasi  sebagai pandangan hidup.
John Dewey (Zamroni, 2001: 31) menyatakan ide pokok demokrasi adalah  pandangan  hidup  yang  dicerminkan  dengan  perlunya  partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan   demokrasi   sebagai   proses   berisikan   norma-norma   yang menjadi  pandangan  hidup bersama.  Menurut  Padmo  Wahyono  (1991: 227),  demokrasi  adalah  suatu  pola  kehidupan  masyarakat  yang  sesuai dengan keinginan ataupun pandangan  hidup  manusia  yang berkelompok tersebut.   Demokrasi   Indonesia   dalam   arti   pandangan   hidup   adalah demokrasi   sebagai   falsafah   hidup   (democracy   in   philosophy)   (Sri Soemantri, 1974: ?).
Berdasar  pendapat-pendapat   di  atas,  demokrasi  bukan  sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila  di  kalangan  masyarakat  tumbuh  nilai-nilai  demokrasi.  Demokrasi sebagai  sikap  hidup  didalamnya  ada  nilai-nilai  demokrasi  yang dipraktikkan oleh masyarakatnya  yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi.  Mohammad  Hatta (1966: 9) juga pernah menyatakan  bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi  merupakan  nilai demokrasi  yang akan mendukung  sistem  atau pemerintahan demokrasi.
Jika  demokrasi  merupakan  nilai-nilai  yang  dihayati  dan dibudayakan dalam kehidupan sehingga menjadi sikap dan perilaku hidup demokratis, maka nilai-nilai demokrasi seperti apakah yang hendak dikembangkan? Henry B Mayo (Mirriam Budiarjo, 2008: 118-119) mengidentifikasi    adanya    8    (delapan)    nilai    demokrasi,    yaitu:    1) penyelesaian   pertikaian   secara   damai   dan   sukarela,   2)   menjamin perubahan   secara   damai   dalam   masyarakat   dinamis,   3)   pergantian penguasa secara teratur, 4) penggunaan paksaan sedikit mungkin, 5) pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, 6) penegakan keadilan,  7)  memajukan  ilmu  pengetahuan,  dan  8)  pengakuan  penghor- matan atas kebebasan.
Rusli Karim (1996) menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis, yang meliputi 1) inisiatif, 2) disposisi resiprositas, 3) toleransi, 4) kecintaan terhadap keterbukaan, 5) komitmen, 6) tanggung jawab, serta 7) kerja sama keterhubungan. Zamroni (2001:32) menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu 1) toleransi, 2) kebebasan mengemukakan dan  menghormati  perbedaan  pendapat,  3)  memahami  keanekaragaman dalam masyarakat, 4) terbuka dalam berkomunikasi,  5) menjunjung  nilai dan martabat kemanusiaan, 6) percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, 7) saling menghargai, 8) mampu mengekang diri, 9) kebersamaan dan 10) keseimbangan. Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan demokrasi sebagai pandangan hidup paling tidak memiliki 7 (tujuh) norma, yaitu: 1) pentingnya kesadaran akan pluralisme, 2) musyawarah,  3) pertimbangan  moral, 4) permufakatan  yang jujur dan sehat,       5) pemenuhan segi segi ekonomi, 6) kerjasama antar warga masyarakat   dan   sikap   mempercayai   iktikad   masing-masing,   dan   7) pandangan hidup demokrasi harus menyatu dengan sistem pendidikan.