Kamis, 02 Oktober 2014

DEMOKRASI INDONESIA (Bagian II)

B.  PRINSIP-PRINSIP DAN INDIKATOR DEMOKRASI
1. Prinsip-prisip Demokrasi
Prinsip-prinsip  demokrasi  telah  banyak  dikemukakan  oleh  para ahli. Jika kita mengungkap kembali prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan  Sukarna  (1981)  di  atas,  menunjuk  pada  prinsip  demokrasi sebagai suatu sistem politik. Contoh lain, misalnya Robert Dahl (Zamroni, 2011: 15) yang menyatakan terdapat dua dimensi utama demokrasi, yakni:

1) kompetisi  yang  bebas  diantara  para kandidat,  dan 2) partisipasi  bagi mereka  yang  telah  dewasa  memiliki  hak  politik.  Berkaitan  dengan  dua prinsip   demokrasi   tersebut,   secara   umum   dapat   dikatakan   bahwa demokrasi   memiliki   dua   ciri   utama   yakni   keadilan   (equality)   dan kebebasan (freedom).
Franz Magnis Suseno (1997: 58), menyatakan bahwa dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar, ada 5 (lima) ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni: negara hukum, pemerintah berada dibawah kontrol nyata masyarakat,  pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Hendra Nurtjahyo (2006: 74-75) merangkum sejumlah prinsip demokrasi yang dikemukakan para ahli dengan menyatakan adanya nilai- nilai  yang  substansial     dan  nilai-nilai   yang  bersifat   prosedural  dari demokrasi.  Kedua ketegori nilai tersebut  baik subtansial dan prosedural sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai tersebut, demokrasi tidak akan eksis, yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari   demokrasi.   Prinsip   eksistensial   demokrasi   tersebut,   yakni:   1) kebebasan, 2) kesamaan dan 3) kedaulatan suara mayoritas (rakyat).
Pendapat yang sejenis dikemukakan oleh Maswadi Rauf (1997: 14) bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama demokrasi yakni kebebasan/persamaan  (freedom/equality)  dan kedaulatan rakyat (people’s sovereignty).
1.1 Kebebasan/persamaan (freedom/equality)
Kebebasan  dan  persamaan  adalah  fondasi  demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan    hasil   maksimal   dari   usaha   orang   tanpa   adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan kekuasaan penguasa politik.
Demokrasi    adalah   sistem   politik    yang   melindungi    kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan  tersebut.  Demokrasi  pada  dasarnya  merupakan pelembagaan dari kebebasan.
Persamaan  merupakan  sarana penting  untuk kemajuan  setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan   sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan.
1.2 Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty)
Konsep kedaulatan rakyat pada hakekatnya kebijakan  yang dibuat   adalah   kehendak   rakyat   dan   untuk   kepentingan   rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas tugas pemerintahan. Perwujudan  lain konsep  kedaulatan adalah pengawasan  oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol/kendali  rakyat   maka ada dua kemungkinan  buruk pertama, kebijakan  mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan, kedua, yang lebih buruk kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa.
Sementara  itu, APA (ASEAN Peoples Assembly)  mendaftar sejumlah prinsip dasar  demokrasi  yangditerima  sebagai seperangkat aturan main bersama dalam upaya melakukan penilaian proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara, terlepas dari banyak perdebatan reotik antara demokrasi universal dan particular, antara konsep Barat dan Timur atau Cara Asia/ASEAN” dan berbagai macam  kata  sifat  yang  tercantum  di depan  definisi  demokrasi  saat digunakan  untuk  menggambarkan  karakteristik  demokratis  sebuah negara seperti:  semi-demokrasi,  demokrasi  liberal, demokrasi elektoral, dan lain-lain.
Prinsip-prinsip demokrasi pada tabel 1 berikut ini:  partisipasi, inklusif, representasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, kompetisi yang  bebas  dan  adil,  dan  solidaritas,  dijadikan  dasar  dari perkembangan  institusional  dan proses demokrasi (Chistine Sussane Tjhin, 2005: 11, 18).
2.   Indikator Demokrasi
Kerangka  kerja penilaian  demokratisasi  di antaranya  dirumuskan APA yang  diinspirasi  konsep  yang  dikembangkan  oleh David  Beetham dalam  membuat  indikator  demokrasi.  Beetham  menerjemahkan kedaulatan  rakyat (rule  of  the  people)  secara  lebih  spesifik  menjadi faktor kontrol popular (popular control) dan faktor kesetaraan politik (political   equality).   Kontrol  populer   memanifestasikan   hak-hak   yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan  bahwa setiap orang harus diperlakukan  dengan rasa  hormat  yang  setara.  Setiap  orang  memiliki  kapasitas  yang  setara dalam  menentukan  pilihan.  Pilihan  tersebut  dapat  mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan (Christine Sussana Tjhin, 2005: 11-13, 19-21).
Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama. Pertama, Kerangka   Kerka   Hak-hak   Warga   Negara  yang   Kesetaraannya Terjamin (Guaranteed  Framework of Equal Citizen Rights). Termasuk di dalamnya   adalah   akses   pada   keadilan   dan   supremasi   hokum,   juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh/menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu: 1) Kewarganegaraan  yang  Setara  (Common  Citizenship),  dan  2)  Hak-hak Sipil dan Politik (Civil and Political Rights).
Komponen  kedua,  Institusi-institusi Pemerintah  yang Representatif dan  Akuntabel (Institutions of Representative and Accountable  Government).  Tercakup  di  dalamnya  adalah  pemilu  yang bebas  dan  adil  yang  menyediakan  perangkat  agar  pilihan  dan  control populer atas pemerintah dapat dilaksanakan.  Termasuk juga di dalamnya adalah  prosedur-prosedur   yang  menjamin  akuntabilitas  pejabat  publik (yang  dipilih  maupun  tidak  dipilih  melalui  pemilu).  Komponen  kedua terdiri dari 6 tema, yaitu: 1) Pemilu yang Bebas dan Adil (Free and Fair Elections),   2)  Partai  Politik   yang  Demokratis   (Democratic   Political Parties), 3) Hubungan Sipil-Militer (Civil-Military Relations), 4) Transparansi dan Akuntabiltas Pemerintahan (Governmental Transparency and Accountability), 5) Supremasi Hukum (Rule of Law), dan 6) Desentralisasi (Decentralization).
Komponen  ketiga  adalah  Masyarakat  yang   Demokratis  atau Sipil  (Civil  or  Democratic  Society).  Cakupan  komponen  ini  meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif dan forum-forum    lainnya   yang   bebas   dan   pluralistik.    Kebebasan   dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi popular dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik   dan   terselenggaranya    pelayanan   public   yang   lebih   efektif. Komponen ketiga mencakup 2 tema, yaitu: 1) Media yang Independen dan Bebas (Independent and Free Media), dan 2) Partisipasi Populer (Popular Participation).
Setiap 10 tema tersebut  berisikan seperangkat  indicator penilaian yang dikategorikan  berdasarkan  3 dimensi,  yaitu: dimensi legal, institusional dan kinerja (performance). Dimensi legal untuk mengindentifikasi  kahadiran payung  hukum yang memberikan  kepastian hukum  untuk  tema  terkait.   Dimensi  institusional   menggali   ada  atau tidaknya perangkat institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat  hukum.  Dimensi kinerja mengelaborasi sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam dua dimensi sebelumnya telah berhasil  membawa  pengaruh  aktual  terhadap  kemajuan  proses demokratisasi berdasarkan konteks tema terkait. Indikator-indikator dalam setiap  dimensi  tersebut  dihrapkan  dapat  menjadi  semacam  petunjuk- petunjuk praktis dalam proses penilaian demokratisasi.

C.   PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Perlu  dipahami  bahwa  demokrasi  yang  berjalan  di Indonesia  telah menghasilkan   sejumlah   kemajuan   berart i  dari   segi   prosedural.   Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga Pilkada dapat berlangsung  dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlaangsung  sangat  dinamis.  Kebebasan  berpendapat  dan  berserikat  jauh lebih   baik   dibanding   masa   Orde   Baru.   Hal   paling   mendasar   adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian  membuat  wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding Batang Tubuh UUD 1945 yang asli (Asad Said Ali, 2009: 99).
Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan, seperti diuraikan Asad Said Ali dalam bukuya  Negara  Pancasila: Jalan  Kemaslahatan  Berbangsa  (2009). Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan  yang  dihasilkan  melalui  prosedur  demokrasi  mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya serta menjauhkan diri dari kepentingan- kepentingan  sempit  kelompok  atau  golongan  tertentu.  Namun  demikian, dalam  realitas,  harapan-harapan  tersebut  belum  terwujud  secara  optimal. Muncul  keluhan  bahwa  sistem  demokrasi  yang  sekarang  berjalan  belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan nyaris seperti masa Orde Baru, sementara sirkulasi elite nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku mendasar.
Pada saat bersamaan muncul rasa khawatir terhadap berbagai masalah yang cenderung  mengguncang  sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara.  Gerakan  separatisme  sempat  mencuat.  Beberapa  daerah mengajukan  tuntutan  sangat  keras  kepeada  pemerintah  pusat,  dan  Jakarta sering  kali  mengabaikan  kepentingan  pemerintah  daerah.  Isu-isu  sensitif dengan mengatas-namakan agama kembali meruyak. Hal lain yang cukup mengguncangkan adalah maraknya korupsi pada era reformasi.
Deretan masalah masih bisa diperpanjang. Semua mengakumulasi menjadi  kekecewaan.  Pertanyaan  yang  mengusik:  Benarkah  langkah  kita dalam  proses  demokratisasi  sekarang  ini?  Cara  terbaik  agar tidak  terjebak dalam persoalan yang tidak kunjung usai ini, adalah dengan mempelajari kembali  pesan-pesan  penting  pendiri  negara  dan  konstitusi  untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi.
1. Ide Demokrasi Pendiri Negara
Apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak para pendiri negara saat membicarakan dasar-dasar bernegara di sidang BPUPKI tahun 1945?     Para  pendiri  negara  (The  Founding   Fathers)   kita  umumnya menyetujui  bahwa  negara  Indonesia  yang  akan    didirikan  hendaknya negara demokrasi.  Ada kesamaan  pandangan  dan konsensus politik dari para   pendiri   negara      bahwa   kenegaraan   Indonesia   harus   berdasar kerakyatan/ kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi cita cita atau ide demokrasi itu ada pada para the founding fathers bangsa ( Franz Magnis Suseno, 1997: 9-10).
Menurut  Mohammad Hatta (1953:39-41), demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya   telah  mempraktekkan   ide  tentang  demokrasi  meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa  di Indonesia  sudah  menjalankan  demokrasi,  misalnya  dengan pemilihan kepada desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli". Demokrasi   asli itu memiliki 5 unsur atau anasir yaitu; rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat itu, Mohammad Hatta lebih suka mengganakan istilah kerakyatan, untuk membedakannya dengan demokrasi Barat yang cenderung individualist ik.
Namun demikian, demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa tersebut perlu   dikembangkan    dan   diperbaharui    menjadi   konsep    demokrasi Indonesia  yang  modern.  Demokrasi  Indonesia  modern,  menurut Mohammad  Hatta harus meliputi 3 hal yaitu; demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik. Hanya saja demokrasi di Indonesia  perlu mencakup  demokrasi ekonomi dan sosial, sesuatu yang tidak terdapat dalam masyarakat Barat.
Saat  ini,  ide  demokrasi  tersebut  terungkap  dalam  sila  keempat Pancasila  yakni  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusywaratan  perwakilan  dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yakni kedaulatan  berada  di tangan rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang- Undang Dasar 1945.
Oleh karena UUD 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar  filsafat  negara,  maka secara  normatif demokrasi Indonesia  adalah demokrasi  yang  bersumberkan  nilai  Pancasila  khususnya  sila  keempat. Oleh  karena  itu  demokrasi  Indonesia  dikatakan   Demokrasi Pancasila, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai- nilai Pancasila.
Demokrasi Pancasila  dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:
a. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita.
b. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan  menurut  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan.
Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan  tertinggi  ada  pada  rakyat  yang  dalam  penyelenggaraannya dijiwai   oleh   nilai-nilai   Pancasila.   Nilai-nilai   Pancasila   yaitu   nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung  demokrasi.  Nilai-nilai  Pancasila  menentang  sistem  otoriter atau kediktatoran.
Pelaksanaan   demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 (sepuluh) pilar demokrasi (Achmad Sanusi, 2006: 193-
205), yaitu:
a.    Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
Para  pemeran  politik    dan pemimpin  negara    dan  semua  warga negara   dalam menerapkan  demokrasi tidak bertentangan  dengan nilai-nilai   agama. Ia dituntut  agar  mempertanggung-jawabkan segala tindakannya  kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.    Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi manusia
Demokrasi  mengharuskan  adanya   penghargaan   terhadap  harkat dan martabat   manusia dalam bentuk jaminan   dan perlindungan hak-hak asasi manusia    demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
c.   Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.  Pelaksanaan  kedaulatan    melalui  sistem  perwakilan. Untuk  mengisi  lembaga  perwakilan  perlu  dilaksanakan  pemilu secara periodik.
d.   Demokrasi yang didukung kecerdasan
Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan    syarat  mutlak  untuk  mewujudkan  demokrasi.  Oleh karena  itu,  pendidikan  kewarganegaraan  atau  pendidikan  politik amat  penting  dalam  negara  demokrasi  untuk  membekali  warga negara kesadaran hak dan kewajibannya.
e.   Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan
Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang. Dan memberikan kesempatan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan.
f.   Demokrasi yang menerapkan konsep Negara Hukum
Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan     yang  demokratis  tidak  bisa  dengan  meninggalkan hukum.  Tanpa hukum kebebasan  akan mengarah  perbuatan  yang anarkis. Pada akhirnya perbuatan itu meninggalkan nilai-nilai demokrasi.   Untuk   mewujudkan   demokrasi   yang   berdasarkan hukum tidak dapat lepas dari perlidungan konstitusinal, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan.
g.   Demokrasi yang menjamin otonomi daerah
Pelaksanaan  demokrasi  harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa.  Dengan dilaksanakan  otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab mengindakasikan paham demokrasi juga semakin berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi  kekuasaan  negara  tidak  dipusatkan    pemerintah  pusat saja   namun sebagian  diserahkan  kepada daerah  menjadi  urusan rumah tangga daerah itu sendiri.
h.   Demokrasi yang berkeadilan sosial
Pelaksanaan  demokrasi       diarahkan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Demokrasi    bukan hanya politik saja melainkan   juga demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi sosial artinya demokrasi   yang ditemukan   dalam hubungan   antar warga masyarakat   dan atau warga negara. Juga harus dilandasi    oleh penghormatan terhadap kemerdekaan, persamaan dan solidaritas  antar manusia.
i.    Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem    pengelolaan    perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan    bebas tanpa batas melalui peraturan perundang- undangan. Negara juga  mengambil peran yang cukup  dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.
j.    Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Pengadilan yang merdeka dan otonom tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun hakim wajib  mempertimbangkan  keadilan  yang  berkembang  di masyarakat.
Demokrasi Pancasila dalam arti sempit  adalah berdasar  pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hitmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat.

2.   Praktik Demokrasi di Indonesia
Praktik demokrasi Indonesia   berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia.   Mirriam Budiardjo (2008:127-128) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru  dapat dibagi dalam 4 (empat) masa,  yaitu:
a.   Masa  pertama  Republik  Indonesia  (1945-1959)  yang  dinamakan masa  demokrasi  konstitusional  yang  menonjolkan  peranan parlemen  dan partai-partai  dan karena  itu dinamakan  Demokrasi Parlementer
b.   Masa    kedua    Republik    Indonesia    (1959-1965)    yaitu    masa Demokrasi Terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi  konstitusional  yang  secara  formal  merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat
c.   Masa    ketiga    Republik    Indonesia    (1965-1998)    yaitu    masa demokrasi  Pancasila  yang  merupakan  demokrasi  konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil
d. Masa keempat Republik Indonesia (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik  politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia.
Afan Gaffar (1999: 10) membagi alur  demokrasi Indonesia terdiri atas: 
a.       periode masa revolusi kemerdekaan (1945-1949)
b.      periode masa demokrasi parlementer (1950-1959)
c.       periode masa demokrasi terpimpin (1960-1965)
d.      periode   pemerintahan   Orde   Baru/demokrasi   Pancasila   (1966-1998).

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi  yang  lain  belum  sepenuhnya  terwujud,  karena  situasi  dan ko ndisi  yang  t idak  memungk inkan.  Pada  masa  itu  pemerintah  masih disibukkan  untuk  berjuang  mempert ahankan  kemerdekaan  yang  baru saja diproklamasikan.
Demokrasi  parlementer  (1950-1959)  merupakan  masa  kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan polit ik di Indonesia yang ditandai dengan karakter utama:
a.       Lembaga perwakilan rakyat  atau parlemen  memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses polit ik yang berjalan
b.      Akuntabilitas  pemegang  jabatan  dan  polit isasi  pada  umumnya sangat tinggi;
c.       Kehidupan   kepartaian   bo leh  dikatakan   memperoleh   peluang yang sebesar-besarnya  untuk berkembang  secara maksimal. Hal itu dibuktikan dengan sistem banyak partai (multy party sistem) sehingga pada saat itu ada sekitar 40 partai yang terbentuk
d.      Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi e.   Hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi.
Masa demokrasi terpimpin (1960-1965) merupakan masa dimana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasar kebijakan pemimpin besar revolusi dalam hal ini presiden Soekarno. Belajar dari kegagalan demokrasi parlementer  yang dianggap  liberal maka presiden Soekarno mengajukan   gagasan   demokrasi   yang   sesuai   dengan   kepribadian bangsa. Ciri yang muncul pada masa itu antara lain:
a.       Mengaburnya sistem kepartaian
b.       Peranan   DPR-GR   sebagai   lembaga   legislat if   dalam   siste m po lit ik nasional menjadi sedemik ian lemah
c.       Basic  human   right   sangat   lemah,   dimana  Soekarno   dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan polit iknya yang tidak sesuai dengan   kebijaksanaannya   atau   yang   mempunyai   keberanian untuk menentangnya
d.      Masa  puncak  dari  semangat  ant i  kebebasan  pers,  dibuktikan dengan  pemberangusan  harian  Abdi  dari Masyumi  dan  harian Pedoman dari PSIN
e.       Sentralisasi kekuasaan semakin do minan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Demokrasi masa pemerintahan presiden Soeharto (1966-1998) dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun demikian pada masa itu, pelaksanaan demokrasi memberi gejala-gejala antara lain:
a.       Rotasi kekuasaan  eksekutif  tidak pernah ada kecuali di t ingkat daerah
b.      Rekrutmen politik tertutup
c.       Pemilu masih jauh dari semangat demokrasi d.   Basic human right sangat lemah.
Pendapat   lain   menyebutkan,   bahwa   perkembangan   demokrasi terbagi  dalam  tiga  periode   sejalan  dengan  perkembangan   politik   di Indonesia, yakni:  (1) periode 1945-1959 adalah demokrasi liberal, periode 1959-1966  adalah  demokrasi  terpimpin  dan  (3)  periode  1966-sekarang adalah demokrasi Pancasila (Mahfud MD, 1999: ?).



Perkembangan akhir menunjukkan bahwa setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi  (sejak  1998  sampai  sekarang).  Gambaran  mengenai pelaksanaan demokrasi di masa Reformasi dapat kita ketahui dari naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Dalam naskah tersebut dinyatakan tentang kondisi pembangunan demokrasi, sebagai berikut:
a.  Perkembangan  demokratisasi  sejak  tahun  1998  sampai  dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.
b.  Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya
c.  Perkembangan    demokrasi   selama   ini   ditandai   pula   dengan

terumuskannya   format  hubungan  pusat-daerah  yang  baru  yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah
d.  Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai  format  baru  hubungan  sipil-militer  yang  menjunjung tinggi  supremasi  sipil dan hubungan  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan
e. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran  terhadap  hak-hak  masyarakat  dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi  masyarakat  lebih  jauh  untuk  makin  aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan- urusan publik.
Apabila kita menyimak kembali butir pertama dari gambaran demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJP 2005-2025 di atas, maka proses demokrasi  atau demokratisasi  kita sekarang  sedang  berada pada tahap tiga yakni tahap konsolidasi demokrasi.   Sebagaimana kita ketahui, tahapan demokratisasi meliputi:
a.   Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi
b.   Tahapan  kedua  adalah  pembentukan  lembaga-lembaga  dan tertib politik demokrasi
c.   Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi
d.   Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.
Refleksi:  Bagaimana  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia  dewasa ini? Apakah demokratis  atau tidak? Pertanyaan  demikian  dapat  dijawab dengan   menunjuk   pada   kriteria:   Apakah   prinsip-prinsip   demokrasi memang  telah  berjalan  di  Indonesia?  Secara  teoritik  dapat  dikatakan bahwa semakin banyak prinsip demokrasi dijalankan, maka semakin demokratis negara tersebut. Sebaliknya semakin banyak prinsip demokrasi ditinggalkan, maka semakin jauh negara tersebut dari kriteria demokrasi.
Berikut   ini   kita   cermati   beberapa   hasil   penelitian   tentang pelaksanaan  demokrasi di Indonesia,  baik  yang dilakukan  oleh lembaga nasional maupun regional.
Laporan  Program   Penilaian   Demokrasi  di  Asia Tenggara  yang dirilis ASEAN Peoples Assembly sebuah jaringan think-tank masyarakat sipil di tataran  ASEAN  berdasarkan  penelitian  kasus  Indonesia  periode akhir 2003 hingga Mei 2005 dengan tit ik berat penilaian terhadap tema- tema:  Pemilu  yang bebas  dan adil,  Partai Politik  yang  demokratis,  dan Hubungan Sipil-Militer, menyimpulkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia bergerak relatif maju (Chistine Sussana Tjhin, 2005: 14-15). Namun kemajuan itu lebih banyak didorong oleh keteguhan sebagian dari masyarakat  sipil  melalui  Partisipasi Populer dan  Media  yang  relatif bebas  tetapi  tidak  sepenuhnya independen. Ancaman  tersebar  datang dari Partai Politik  yang  tidak  demokratis, Pemerintahan yang  tidak transparan dan akuntabel; juga Inferioritas Sipil dan Ambisi  Militer. Bentuk demokrasi procedural yang relatiuf cukup baik dapat dilihat selama Pemilu  2004 (pengecualian pada kredibilitas KPU dan partai politik) dan mencatat  tantangan  besar  Pilkada.  Relatif  tidak  ada  kemajuan  berarti untuk  situasi  seputar  tema  Kewarganegaraan  yang  Setara.  Namun tampak  kemunduran  besar  dalam  konteks  Hak-hak  Sipil  dan  Politik. Proses-proses dalam Supremasi Hukum masih berjuang, tetapi tetap terkontaminasi korupsi. Desentralisasi sudah menjadi terhentikan dengan hasil yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia,  meskipun tercatat upaya-upaya resentralisasi.
Sementara  itu, hasil penelitian  Pusat  Kajian Politik,  Departemen Ilmu  Politik  FISIP  Universitas  Indonesia  (PUSKAPOL)  dan Center  for Democracy  and  Human  Rights  (DEMOS)  tahun  2011  menyimpulkan bahwa indeks demokrasi Indonesia diperoleh angka sebesar 4.9. Ini berarti cenderung  berada  di tengah jika diukur  dari skala 0  hingga 10 (hal 8). Variabel    atau  indikator  yang  digunakan  adalah  4  prinsip  demokrasi, yakni:   otonomi,   kompetisi,   pluralisasi   dan   solidaritas.   Jadi   menurut penelitian ini, indeks demokrasi Indonesia berada di bawah angka rata- rata’ (4.99) yang menggambarkan bahwa demonopolisasi’ bahkan belum setengah jalan (hal. 18). Angka indeks mengindikasikan adanya perkembangan dan pencapaian yang timpang antara konsep penopang demokrasi   dalam   proses   transisi   yang   berlangsung   hingga   saat   ini. Demokrasi Indonesia ditopang oleh liberalisasi politik yang cukup tinggi, namun secara kontras tidak dikuti oleh ekualisasi di area ekonomi yang sangat rendah. Ekualisasi ekonomi adalah komponen nilai indeks yang terendah dalam seluruh komponen nilai indeks. Sementara itu peranan masyarakat sipil tergolong mediocre (tanggung) dan kurang berperan signifikan    dalam    mendinamisasi    perubahan    perubahan    demokratik terhadap setting sosial yang sebelumnya dipenuhi oleh monopoli kekuatan- kekuatan oligarkis. Liberalisasi dan ekualisasi di medan masyarakat  sipil tergolong rendah (hal. 20).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa untuk  mengetahui  tingkat  perkembangan  demokrasi  di Indonesia  dapat dilakukan  dengan  mengukur  seberapa  jauh  variabel  atau  indikator  yang pada dasarnya merupakan prinsip demokrasi  itu dijalankan di Indonesia. Sudah  barang  tentu,  prinsip  yang  tidak  kalah  penting  adalah  nilai-nilai dasar Pancasila sebagai parameter demokratisasi di Indonesia.