Kamis, 02 Oktober 2014

HUBUNGAN NEGARA DAN WARGANEGARA



Pembicaraan  hubungan negara dan warga negara sebenarnya  merupakan pembicaraan  yang amat  tua.  Thomas  Hobbes,  tokoh  yang  mencetuskan  istilah terkenal Homo homini lupus (manusia pemangsa sesamanya), mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau chaos dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain-lain. (Wibowo, 2000: 8).

Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah  masalah hak dan kewajiban.  Negara demikian pula warga negara sama- sama  memiliki  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Sesungguhnya  dua  hal  ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga  negara,  demikian  pula  sebaliknya  berbicara  kewajiban  negara  adalah berbicara tentang hak warga negara.
Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya  memiliki  hak  namun  ia tidak  menyadarinya,  maka  akan  membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang  akan  kewajibannya  akan  membuat  hak  yang  semestinya  didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Pada bab ini akan dibahas pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945, serta pelaksanaan  hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila.

A.  PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN
Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi itu kurang tepat sebab muncul pertanyaan pent ing. Apakah sebelum lahir, janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman  yang  kurang  tepat  seperti  itu  bisa  memunculkan  fenomena seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan  bertanya  sampai  tiga  kali  apakah  ibu  yang  mengandung  tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki  kehamilan  tersebut,  dokter  dapat  melakukan  aborsi  terhadap janin  tersebut.  Aborsi  adalah  tindakan  yang  dilegalkan  oleh  pemerintah Belanda.  Alasan  diperbolehkan  aborsi adalah  bahwa  setiap  ibu  punya  hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir.
Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak  proses  terjadinya  manusia.  Janin  punya  hak  hidup  meskipun  belum dapat berbicara apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena   orang   tua   tidak   menginginkan   kehamilan,   namun   tentu   bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus misal secara medis kehamilan tersebut  membahayakan  sang  ibu.  Oleh  karena  itu  tepat  kiranya  mengacu pada pengertian  hak asasi manusia  sebagaimana  tercantum dalam Undang- Undang   Republik   Indonesia   Nomor   39   Tahun   1999   Pasal   1   yang menyebutkan:  “Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Adapun   kewajiban   asasi   adalah   kewajiban   dasar   yang   harus dijalankan  oleh  seseorang  dalam  kaitannya  dengan  kepent ingan  dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai  makhluk  Tuhan.  Ini adalah  kewajiban  dalam  arti yang  luas,  yang tentu  tidak  akan  dibahas  semua  dalam  bab  ini.  Kewajiban  terhadap  diri banyak   dibicarakan   dalam   ilmu   ilmu   terkait   dengan   kepribadian   dan kesehatan, kewajiban terhadap alam dibicarakan dalam etika lingkungan, kewajiban  sebagai  makhluk  Tuhan  dibicarakan  dalam  agama,  sedangkan dalam  mata  kuliah Pendidikan  Kewarganegaraan  berbicara  masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warganegara maupun antara warga negara dengan negara. Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang.
Pada  masyarakat  Barat  hak  asasi  lebih  menjadi  wacana  yang  dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat  Barat  yang  individualis.  Pada  masyarakat  individualis  segala sesuatu  dimulai  dari diriku  (aku).  Meskipun  mereka  tidak  melupakan  hak orang  lain,  karena pada masyarakat  yang individualismenya  sudah matang justru  kesadaran  akan  hakku  didasari  pula  oleh  pemahaman  bahwa  setiap orang  juga  ingin  dihargai  haknya.  Sehingga  yang  terjadi  masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat  dari hakku inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi.
Berbeda  dengan  masyarakat  Indonesia  yang  dikenal  sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi namun cenderung  lebih  menonjolkan  sisi  kolektifnya.  Hal  ini banyak  dilihat  dari karya-karya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptnya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam kolektifitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misal lagu Gundul- gundul Pacul dari Jawa, lagu O Ina Ni Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya.
Dalam   kondisi   masyarakat   demikian   kewajiban   lebih   menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri.  Ketika  seseorang  berbuat  untuk  orang  lain yang  itu  dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya, demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya  maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan  yang  lebih sosio-kultural  dari masyarakatnya,  sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini.

Kartasaputra  (1986: 246)  memberikan  gambaran  cakupan  hak asasi manusia dengan skema sebagai berikut: 

 
          Kartasaputra  ini  menunjukkan  keluasan  persoalan  hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Hal yang penting dalam persoalan hak asasi ini adalah apa yang menjadi titik tolak dari hak asasi tersebut, berpusat pada manusia atau pada Tuhan. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengkonstruksi  hak  asasi tersebut  beranjak  dari kebebasan  manusia.   
         Oleh karena manusia mempunyai kecenderungan memiliki kebebasan tanpa batas, maka  mereka  menuntut  formalisasi  hak asasi atas kebebasan  itu, misalnya tuntutan  legalisasi  perkawinan  sesama  jenis, pornografi  dan  lain-lain.  Hak asasi   yang   berpusat   pada   manusia   akan   mengesampingkan   nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan hak asasi yang berpusat pada Tuhan akan menjadikan nilai dan kaidah ketuhanan sebagai dasar perumusan  hak asasi.  Kebabasan manusia selalu ditempatkan pada kerangka kaidah ketuhanan.

B.  HAK DAN KEWAJIBAN WARGA  NEGARA  MENURUT UUD 1945
Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek.  Kemampuan-kemampuan  tersebut  akan  mengarahkan  dan memimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab.
Kebebasan yang bertanggung  jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228).
Sebelum  berbicara  tentang  hak  dan  kewajiban  negara  dan  warga negara menurut UUD 1945 perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.  Bagir  Manan (2001) banyak dikutip  juga oleh Bakry (2009) membagi perkembangan  pemikiran HAM di Indonesia dalam dua  periode  yaitu  periode  sebelum  kemerdekaan  (1908-1945)  dan periode setelah kemerdekaan  (1945-sekarang).  Periode  sebelum kemerdedaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia,  Sarekat Islam, Partai Komunis  Indonesia,  Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam BPUPKI. Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945- 1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, 1998-sekarang.
Pada   periode   sebelum   kemerdekaan   (1908-1945),   terlihat   pada kesadaran beserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Boedi Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda.  Perhimpunan  Indonesia  menitik  beratkan  pada hak untuk menentukan  nasib  sendiri  (the  right  of self  determination),  Sarekat  Islam menekankan  pada usaha-usaha  untuk memperoleh  penghidupan  yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi,   Indische   Partij   pada   hak   mendapatkan   kemerdekaan   serta perlakukan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelengaraan negara (Bakry, 2009: 243-244).
Dalam sidang BPUPKI  juga terdapat  perdebatan  hak asasi manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan.  (Bakry,  2009:
245). Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar  sejarah  yang  kuat  di  Indonesia  karena  berhimpitan  dengan  realitas konkrit yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme.
Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945-1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945   meskipun   pelaksanaannya   masih   belum   optimal.   Atas  dasar   hak berserikat  dan  berkumpul  memberikan  keleluasaan  bagi  pendirian  partai- partai politik  sebagaimana  termuat  dalam Maklumat  Pemerintah  tanggal  3 November  1945.  Akan  tetapi terjadi  perubahan  mendasar  terhadap  sistem pemerintahan  Indonesia  dari Presidensial  menjadi  parlementer  berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (Bakry, 2009: 245).
Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran  tentang  HAM  juga  memiliki  ruang  yang  lebar  hingga  muncul dalam perdebatan di Konstituante  usulan  bahwa  keberadaan  HAM mendahului  bab-bab  UUD.  Pada  periode  1959-1966,  atas dasar  penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi  sistem demokrasi  terpimpin.  Pada era  ini terjadi pemasungan  hak asasi   sipil   dan   politik   seperti   hak   untuk   beserikat,   berkumpul   dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan (Bakry, 2009: 247).
Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap  berasal  dari Barat  dan  bertentangan  dengan  paham kekeluargaan yang   dianut   bangsa   Indonesia.   Menjelang   tahun   1990   muncul   sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 (Bakry, 2009: 249).
Periode 1998-sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan   HAM.   Penyusunan   peraturan   perundang-undangan    yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, peninjauan  TAP  MPR,  UU  dan ketentuan  perundang-undangan  yang  lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya.  Berikut akan disampaikan tabel berkenaan dengan hak dan kewajiban negara, dan hak dan kewajiban warga negara.
Tabel Perwujudan Pelaksanaan Kewajiban Warga Negara
No.
Pelaksanaan Kewajiban Warga Negara
Wujud Nyata
1.
Pasal  27 ayat 1, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Masih banyak warga negara yang malah melanggar hukum dan juga masih banyak pejabat-pejabat yang mendapat pengecualian dalam hukum.
2.
Pasal 27 ayat 3, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
Masih kurangnya kesadaran warga negara dalam upaya pembelaan negara. Bahkan masih banyak warga negara yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan dalam upaya pembelaan negara.
3.
Pasal 29 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Masih adanya teror-teror di suatu tempat peribadatan suatu agama, sehingga tidak merasa aman dalam beribadah. Contohnya saja adanya teror bom pada Hari Natal di suatu gereja. Ini membuktikan bahwa negara masih belum bisa menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
4.
Pasal 30 ayat 1, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh sederhananya seperti ada orang yang tidak ikut jaga pos kamling di kampungnya, padahal hari tersebut merupakan jadwal jaganya di pos kamling tersebut.
5.
Pasal 31 ayat 2, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”
Masih banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di sekolah dasar, malah menyuruh anaknya untuk langsung bekerja. Sehingga anaknya itu sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan dasar. Selain itu, masih banyak sekolah-sekolah dasar yang tetap “mengambil uang” dari siswanya meskipun sudah ada peraturan “Wajib Belajar 9 Tahun” yang merupakan program pendidikan yang diadakan pemerintah.
6.
Pasal 33 ayat 2, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Masih banyak pejabat-pejabat serakah yang mengkorupsi uang hasil bumi negara. Sehingga uang hasil bumi yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, malah masuk ke kantong pribadi pejabat-pejabat serakah tersebut.

Tabel Perwujudan Pelaksanaan Hak Warga Negara
No.
Pelaksanaan Hak Warga Negara
Wujud Nyata
1.
Pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan malah ada yang masih pengangguran. Karena pekerjaan yang tidak layak tersebut, maka banyak juga masyarakat yang akhirnya penghidupannya kurang layak.
2.
Pasal 28B ayat 2, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Masih banyak berita tentang penyiksaan anak dibawah umur, ada yang memaksa anak-anak dibawah umur tersebut untuk berjualan, mengemis, dll. Bahkan yang paling baru ini, tentang tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur.
3.
Pasal 28D ayat 1, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Masih banyak perlakuan-perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Contohnya banyak pejabat-pejabat yang mendapat perlakuan khusus di dalam hukum, sehingga selalu menang dalam suatu persidangan.
4.
Pasal 28D ayat 2, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Banyak buruh-buruh yang digaji kurang layak (mendapat upah minimum). Sehingga para buruh tersebut tidak bisa memberikan penghidupan yang layak kepada keluarganya.
5.
Pasal 28E ayat 3, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Masih adanya pembatasan dalam mengeluarkan pendapat, meskipun hal tersebut tidak tampak di depan publik. Tetapi ketika di “belakang layar”, orang tersebut mendapat ancaman agar tidak mengemukakan pendapatnya.
6.
Pasal 31 ayat 1, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
Di daerah-daerah pelosok Nusantara, masih jarang berdiri sekolah, jika pun ada, itu tidak layak. Sehingga anak-anak di daerah-daerah pelosok tersebut sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan.

Tabel di atas mencoba  memilahkan  hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warganegara dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD tahun 1945. Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara, kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. Tabel di atas tidak menunjukkan  sisi  yang  implisit  dari hak  dan kewajiban,  namun  apa  yang tertulis secara eksplisit hak dan kewajiban dalam UUD 1945.
Di dalam UUD 1945 tidak menyebutkan  hak negara, namun apakah dalam kenyataannya  memang  demikian?  Tentu saja tidak. Meminjam teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang distilahkannya sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari keadilan legalis ini selalu mengiringi setiap langkah wara negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain.
Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan pandangan  para pemikir  tentang  hubungan  negara  dan warga  negara  yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara  dan  warga  negara  sebenarnya  merupakan  satu  keping  mata  uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara,  demikian  pula tidak ada warga  negara  tanpa  negara.  Namun,  persoalannya  tidak  sekedar masalah   ontologis   keberadaan   keduanya,   namun   hubungan   yang   lebih relasional,   misalnya   apakah   negara   yang   melayani   warga   negara   atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan  mengunjungi  suatu  daerah,  maka  warga  sibuk  menyiapkan  berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara?

1. Pluralis

Kaum  pluralis  berpandangan  bahwa  negara  itu  bagaikan  sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis  persis  sebagaimana  dikatakan  Hobbes  dan  John  Locke  bahwa masyarakat  itu mendahului  negara. Mayarakat  yang menciptakan  negara dan  bukan  sebaliknya,  sehingga  secara  normatif  negara  harus  tunduk kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 11-12).

2.   Marxis
Teori   Marxis   berpendapat   bahwa   negara   adalah   serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis  melihat  dominasi  kekuasan  pada warga negara,  sedangkan  teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang  memperkenalkan  istilah ‘hegemoni untuk menjelaskan  bagaimana negara   menjalankan   penindasan   tetapi   tanpa   menyebabkan   perasaan tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 15).
3. Sintesis
Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia  berpandangan   bahwa  antara  struktur  dan  agensi  harus  dipandang sebagai dualitas (duality) yang selalu berdialektik,  saling mempengaruhi dan berlangsung terus menerus. (Wibowo, 2000: 21).
Untuk menyederhanakan pandangan Giddens ini saya mencoba mengganti ist ilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan (enabling)   dan   menghambat   (constraining).    Bahasa   digunakan   oleh Giddens sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah dari aspek kosakata  maupun gramatikanya.  Keduanya  merupakan  rules  yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai bahasa ia dapat berkomunikasi kepada lawan bicara tanpa batas apapun. Contoh yang lebih konkrit  adalah  ketika  kita  mengurus  KTP.  Harus  menyediakan  waktu khusus untuk menemui  negara (RT, RW, Dukuh,  Lurah dan Camat)  ini sangat menghambat, namun setelah mendapatkan KTP kita dapat melamar pekerjaan,   memiliki  SIM  bahkan  Paspor  untuk  pergi  ke  luar  negeri (Wibowo, 2000, 21-22)
Namun  sebaliknya,  agensi  (warga  negara)  juga  dapat mempengaruhi struktur, misalnya melalui demonstrasi, boikot, atau mengabaikan  aturan.  Istilah  yang  digunakan  Giddens  adalah  dialectic control.   Oleh  karena  itu  dalam  teori  strukturasi  yang  menjadi  pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan social practice (Wibowo, 2000: 22).
Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga  negara  dalam  konteks  hak  dan  kewajiban   sebagaimana   yang tertuang dalam UUD 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun  dalam  UUD  1945  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  hak negara,   namun   secara   implisit   terdapat   dalam   pasal-pasal   tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam social  practice-nya.  Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  warga  negaranya,  namun  warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara.
Contoh   yang   bisa   menggambarkan    situasi   tersebut   adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa  kali pemerintah  menaikkan  BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan  APBN,  namun pada kesempatan  lain atas desakan kuat dari masyarakat akhirnya kenaikan BBM