Kamis, 02 Oktober 2014

NEGARA DAN KONSTITUSI (Bagian I)

          Negara  merupakan  salah  satu bentuk  organisasi  yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan  kekuasaan  negara  berlaku  bagi  orang-orang  tersebut.  Sebaliknya negara   juga   memiliki  kewajiban   tertentu  terhadap  orang-orang   yang menjadi anggotanya.  Melalui kehidupan  bernegara  dengan pemerintahan yang  ada  di  dalamnya,   masyarakat   ingin   mewujudkan   tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketenteraman,   ketertiban,  dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara kondisi masyarakat yang semacam itu  sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada  pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama.
Agar  pemerintah  suatu  negara  yang  memiliki  kekuasaan  untuk mengatur  kehidupan  masyarakat  tidak    bertindak  seenaknya,  maka  ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu   hierarkhi   atau   pertingkatan   dari   aturan   yang   paling   tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau  sering disebut dengan undang-undang dasar, dua sebutan yang  sebenarnya tidak persis  sama  artinya.    Dengan  konstitusi  diharapkan    organisasi  negara tertata dengan baik dan teratur,   dan pemerintah   yang ada   di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang  terhadap rakyatnya.  Dalam tulisan  ini akan dipaparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan negara tersebut.

A.  Negara
1. Pengertian  Bangsa  dan Negara
Bangsa  dan negara   memiliki  kaitan  yang  sangat  erat satu  sama lain.  Menurut  Ernest  Renan,  seorang  guru  besar  Universitas  Sorbone bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang- orang  yang  saling  merasa  setia  kawan  dengan  satu  sama  lain.  Nation adalah  suatu  jiwa,  suatu  asas  spiritual  ....  Ia  adalah  suatu  kesatuan solidaritas  yang  besar,  tercipta  oleh  perasaan  pengorbanan  yang  telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia dibuat   di  masa   depan.   Nation   mempunyai   masa   lampau,   tetapi   ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas: yaitu  kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup   bersama.   Oleh  sebab  itu  suatu   nasion  tidak  tergantung   pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi kehadiran suatu nasion adalah seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari (Bacht iar, 1987: 23).
Benedict Anderson merumuskan bangsa secara unik. Menurut pengamatannya,  bangsa merupakan  komunitas  politik yang dibayangkan (Imagined  Political  Community) dalam wilayah yang jelas batasnya  dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain.   Dibayangkan   secara   terbatas   karena   bangsa   yang  paling   besar sekalipun yang penduduknya ratusan juta  mempunyai batas wilayah yang jelas.  Dibayangkan  berdaulat  karena  bangsa  ini berada  di  bawah  suatu negara  mempunyai kekuasaan  atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas adanya kesenjangan,  para anggota bangsa itu selalu memandang satu  sama  lain  sebagai  saudara   sebangsa  dan  setanah  air.  Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992: 42).
Merujuk pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imaginasi di kalangan anggota masyarakat  tentang komunitas  mereka,  sehingga  orang Aceh yang tidak pernah  berkunjung  ke  Jawa  Tengah  dan  tidak  pernah  bertemu  dengan orang   Jawa   Tengah   bisa   mengembangkan   kesetiakawanan   terhadap sesama anggota komunitas Indonesia itu.
Pengertian   bangsa   mengandung   elemen   pokok   berupa   jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan,  kebulatan dan ketunggalan  serta semuanya  itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Bangsa, bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah,   melainkan   bercorak   rohaniah,   yang   adanya   hanya   dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib sepenangungan dan kemauan membentuk kolektivitas.
Munculnya      negara   tidak   dapat   dilepaskan   dari   keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia memiliki  dorongan  untuk  hidup  bersama  dengan  manusia  lain, berkelompok dan bekerjasama. Karena itulah dalam masyarakat dijumpai berbagai-bagai   macam  organisasi,   dari  organisasi  politilik,   organisasi sosial,  organisasi  profesi,  organisasi  keagamaan,  dan  sebagainya.  Salah satu  bentuk  organisasi  dalam  kehidupan  masyarakat  adalah  organisasi yang dinamakan negara. Namun perlu dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan  negara ini memiliki karakteristik  atau sifat-sifat  yang khusus yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya.
Menurut O. Hood Phillips, dkk. Negara atau state adalah  An independent political society occupying a defined territory,  the member of which are  united together for the purpose of resisting external force and the  preservation   of  internal   order”   (Asshiddiqie,  2010:  9).    Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa negara adalah masyarakat  politik independen   yang  menempati  wilayah  tertentu,  dan  yang  anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. (terjemahan penulis). Dalam tataran yang lebih filosofis Hans Kelsen (Asshiddiqie, 2010: 10) dalam bukunya General  Theory  of  Law  and  State  memandang  negara  sebagai  entitas yuridis (state as a juristik entity) dan negara sebagai masyarakat yang terorganisasikan secara politis (politically organized society).
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983:2), negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama    mendiami   suatu   wilayah   (territoir)    tertentu   dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.
Pendapat  lain dikemukakan  oleh O. Notohamidjojo,  yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut   Soenarko negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverein. (Lubis, 1982: 26).
Dengan memperhatikan   beberapa pendapat  di atas, dapat ditarik pemahaman     bahwa  negara  adalah  organisasi  masyarakat  yang  memiliki wilayah  tertentu  dan berada  di bawah pemerintahan  yang  berdaulat    yang mengatur kehidupan  masyarakat tersebut.         Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat.

2. Unsur-unsur Negara

Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikir kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:
a. Rakyat

Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang  bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan   yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya  oleh pemerintah   negara   yang   bersangkutan       dinamakan   warga   negara. Sedangkan  di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing.  Warga  negara  yang  lebih  erat  hubungannya  dengan  bangsa  di negara  itu  disebut  warga  negara  asli,    yang  dibedakan  pengertiannya dengan warga negara keturunan.

Pembedaan   rakyat   negara   sebagaimana   dikemukakan   di  atas,  secara skematis dapat disajikan sebagai berikut:
Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban di antara orang- orang yang berada di wilayah negara. Di antara status orang-orang dalam negara tentunya status yang kuat dan memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah negara yang bersangkutan adalah status warga negara.
Status  kewarganegaraan  suatu  negara  akan  berimplikasi  sebagai berikut (Samekto dan Kridalaksana, 2008:59):
a)      Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan.  Suatu negara berhak  melindungi warganya  di luar negeri;
b)      Kewarganegaraan menuntut kesetiaan, dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melaksanakan wajib militer;
c)      Suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain;
d)     Berdasarkan  praktek,  secara  garis  besar  kewarganegaraan  seseorang dapat diperoleh:
1)  Berdasarkan kewarganegaraan orang tua (Ius Sanguinis);
2)  Berdasarkan tempat kelahiran (Ius Soli);
3)  Berdasarkan asas Ius Sanguinis dan Ius Soli.
4)  Melalui  naturalisasi  (melalui  perkawinan,  misalnya  seorang  istri yang  mengambil  kewarganegaraan  suami,  atau  dengan permohonan yang diajukan kepada negara).

b. Wilayah  dengan  Batas-batas Tertentu
Wilayah   suatu   negara   pada   umumnya   meliputi   wilayah   darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut, seperti Afganistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstra teritorial.  Yang termasuk wilayah ekstra teritorial   adalah      kapal  di  bawah   bendera   suatu   negara   dan  kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain.
Batas wilayah  negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara  lain  yang  berbatasan.  Batas  wilayah  negara  Indonesia  ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda   dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian-perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia.  Perjanjian-perjanjian  tersebut adalah Konvensi London 1814 di mana   Inggris   menyerahkan   kembali   wilayah   Hindia   Belanda   kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan wilayah negara  (Utrecht, 1966: 308).
Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3 (tiga) batas wilayah laut Indonesia. Batas- batas tersebut adalah:

a)   Batas Laut  Teritorial
Laut teritorial adalah laut yang merupakan  bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah  kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan  melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.  Sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan  titik-titik  terluar  dari  pulau-pulau  terluar  Indonesia,  di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok  azas negara kepulauan sebagaimana  termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan  dalam United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)  tahun 1982. Indonesia  meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.

b)  Batas  Landas Kontinen
Landas kont inen (continental  shelf) adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman laut
200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:
1)      Segala   sumber   kekayaan   alam   yang   terdapat   dalam   kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia;
2)      Pemerintah  Indonesia   bersedia   menyelesaikan   garis  batas  landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;
3)      Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia  adalah  suatu  garis  yang  ditarik  di  tengah-tengah  antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga;
4)      Tuntutan (claim) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu.
Batas  landas  kont inen dari garis dasar tidak  tentu jaraknya,  tetapi paling jauh 200 mil. Kalau ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara  itu ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Sebagai contoh adalah batas landas  kont inen Indonesia  dan Malaysia  di Selat  Malaka  sebelah  selatan. Kewenangan   atau   hak   suatu   negara   dalam   landas   kontinen   adalah kewenangan atau hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di bawah wilayah landas kontinen tersebut.

c)  Batas Zona Ekonomi  Eksklusif (ZEE)
Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengumuman  pemerintah  ini kemudian disahkan dengan Undang-undang  No. 5 tahun 1983.   Batas ZEE adalah
200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE  adalah  kewenangan  memenfaatkan  sumber  daya,     baik  di  laut maupun  di bawah dasar  laut.   Dalam  Konperensi  Hukum  laut  tercapai kesepakatan  bahwa  di ZEE  ini negara  tidak memiliki kedaulatan  penuh tetapi memiliki  hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang  tertentu. Dalam  pasal  56  Konvensi  Hukum  Laut  tahun  1982  ditentukan  bahwa negara   pantai   memiliki   hak   berdaulat   untuk   melakukan   eksplorasi, eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non hayati, dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti pembuatan energi arus dan angin.
Sedangkan kewajiban  negara di kawasan  ZEE  merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status ZEE sebagai perairan laut lepas, di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan  di atas  ZEE,  dan pemasangan  kabel-kabel  di  bawah  laut. Negara  pantai  juga  berkewajiban  melakukan  konservasi  kekayaan  laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut.
Sedangkan  wilayah  udara  suatu  negara  meliputi  wilayah  udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara khususnya penerbangan, oleh masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama yaitu Convention on International  Civil Aviation 1944 atau  secara  singkat  dikenal sebagai  Konvensi  Chicago  1944.  Perjanjian internasional yang diprakarsai Amerika Serikat ini bersifat publik dan mengatur kepentingan umum yang merupakan tanggungjawab pemerintah dalam kegiatan penerbangan sipil internasional.

c. Pemerintah yang Berdaulat
Kata kedaulatan” artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan  tertinggi,  kekuasaan  yang  tidak  berada  di bawah  kekuasaan lainnya.  Kedaulatan  negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Sedangkan kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain.  Dengan kedaulatannya   pemerintah   berhak   mengatur   negaranya   sendiri   tanpa campur tangan dari negara lain.
Menurut Jean Bodin (Samekto dan Kridalaksana, 2008: 33) kedaulatan  sebagai  atribut  negara  merupakan  ciri  khusus  dari  sebuah negara.  Kedaulatan  merupakan kekuasaan  yang  mut lak dan abadi,  tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat:
1)  Asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain;

2)  Tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan;
3)  Abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap;

4)  Tidak  dapat  dibagi,  dalam  arti  hanya  ada  satu  kekuasaan teringgi saja dalam negara.
Dengan ungkapan lain ada yang menyatakan bahwa kedaulatan itu membawakan  sifat  permanen,  asli,  tidak  dapat  dibagi-bagi,   dan  tidak terbatas.

3.  Sifat-sifat Negara
Umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa, monopoli,  dan mencakup semua. Untuk lebih jelasnya  berikut ini akan diuraikan sifat-sifat tersebut.

a.Sifat Memaksa
Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan  untuk memaksakan  berbagai peraturan yang dibuatnya untuk   ditaati   oleh   seluruh   warganya.   Untuk   memaksakan   berbagai peraturan  yang  dibuatnya  pemerintah  negara  memiliki  sarana  seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi  bagi  pelanggaran  atas  aturan  yang  dibuatnya,  dari  sanksi  yang ringan  sampai  sanksi  yang  sangat  berat  yaitu  berupa  pidana,  bahkan hukuman mati.
Berkenaan dengan sifat memaksa ini, dalam masyarakat yang telah tertanam   konsensus  nasional  yang kuat mengenai tujuan  bersama  yang hendak dicapai, biasanya sifat memaksa ini tidak tampak begitu menonjol. Sebaliknya  di  negara-negara   yang  baru  di  mana  konsensus   nasional tentang tujuan bersama itu belum begitu kuat, maka sifat paksaan ini lebih tampak. Di negara-negara  yang lebih demokratis,  diupayakan pemakaian kekerasan  seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya  dikedepankan  cara- cara yang persuasif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. (Budiardjo, 2010:50).
b. Sifat Monopoli
Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yangmenunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau  menentukan  sesuatu  tindakan  tanpa  adanya  hak  atau  kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan  tujuan  dari  sebuah  masyarakat,  yaitu  masyarakat  dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya tujuan masyarakat  itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya  negara berhak untuk melarang  berkembangnya faham atau aliran  yang dianggap  mengganggu  pencapaian  tujuan yang dimaksudkan.  Negara  juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat.    Hak monopoli yang lain adalah monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Negara memiliki satuan tentara dan polisi yang dilengkapi dengan sistem  persenjataan  seperti  senjata  api,  tank,    pesawat  tempur,  kapal perang dan sebagainya, adalah merupakan perwujudan dari hak monopoli tersebut.

c. Sifat Mencakup Semua
Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat  yang  dapat  mengecualikan  dirinya  dari pengaruh  kekuasaan negara.  Berkenaan  dengan itu bahwa peraturan  yang dibuat oleh negara pada  prinsipnya  berlaku  bagi setiap  orang  di  wilayah  negara  itu  tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan,   semua orang dianggap   tahu   dan   harus   mentaatinya.   Siapapun   yang   melakukan pelanggaran  akan dikenai  sanksi sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauan sendiri (involuntary  membership),  dan di sinilah  letak  perbedaan  antara keanggotaan      suatu   negara   dengan  keanggotaan   pada   asosiasi   atau organisasi lain yang sifatnya sukarela. (Budiardjo, 2010:50).

4. Tujuan dan Fungsi Negara
Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun kenyataan juga menunjukkan   adanya   pemerintah   yang   bertindak   sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri.   Di sinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai   sebuah   organisasi   yang   lebih   netral   pengertiannya,   dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi  negara.  Pemerintah sebagai penyelenggara   negara   dalam   menjalankan   tugasnya   tidak   lepas   dari berbagai  kepentingan,  seperti  kepentingan  golongan,  kepentingan kelompok,  bahkan  juga  kepentingan  pribadi,  di  samping  kepentingan bangsa dan negara yang semestinya diutamakan.
Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin” (the freest possible development and creative self-expression of its  member).  Sedangkan  menurut  Harold  J.  Laski tujuan  negara  adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai   keinginan- keinginan secara maksimal (creation  of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires) (Budiardjo, 2010:54).
Tujuan  negara  Indonesia  sesuai  dengan  Alinea  IV  Pembukaan UUD  1945,  adalah  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan   bangsa;   dan   ikut   melaksanakan    ketertiban   dunia   yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang  dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan;   serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Namun setiap negara, apapun ideologi yang dianutnya menyelenggarakan  fungsi  minimum  yang  mutlak  sifatnya,  yaitu (Budiardjo, 2010:55) :
a.  Melaksanakan penertiban (law and order).   Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara  harus  melaksanakan  penertiban.  Dapat  dikatakan  bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
b.   Mengusahakan  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyatnya.  Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara  baru di mana tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah;
c.  Pertahanan. Fungsi ini untuk mempertahankan negara dari kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
d.  Menegakkan  keadilan.  Untuk  mewujudkan  keadilan  negara memiliki badan-badan peradilan.
Sedangkan   menurut   Charles   E.   Meriam,   fungsi   yang   harus dijalankan oleh negara meliputi:
a.   Fungsi keamanan ekstern;
b.   Fungsi ketertiban intern;
c.   Fungsi keadilan;
d.   Fungsi kesejahteraan umum;
e.   Fungsi kebebasan.
Atas dasar pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa secara   garis besar fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliput i:
a. Mengupayakan kesejahteraan warganya   agar dapat menikmati kehidupan yang layak;
b.  Meningkatkan  kecerdasan dan membina budi pekerti warganya;
c.  Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
d.  Mempertahankan negara dari gangguan eksternal; serta
e.  Mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Fungsi-fungsi  tersebut  harus  diselenggarakan  oleh  negara  yang dalam hal ini adalah   pemerintah negara yang bersangkutan agar   tujuan negara tersebut  dapat diwujudkan.