Kamis, 02 Oktober 2014

NEGARA HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA



A.  Pengertian dan Ciri Negara  Hukum
1. Pengertian Negara Hukum
Negara   dalam   pandangan   teori   klasik   diartikan   sebagai   suatu masyarakat  yang  sempurna  (a  perfect  society).  Negara  pada  hakikatnya adalah  suatu  masyarakat  sempurna  yang  para  anggotanya  mentaati  aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah  kelengkapan  yakni  internal  dan  eksternal.   Kelengkapan  secara internal,   yaitu   adanya   penghargaan   nilai-nilai   kemanusiaan   di   dalam kehidupan  masyarakat  itu. Saling  menghargai  hak sesama  anggota masyarakat. Kelengkapan secara eksternal, jika keberadaan suatu masyarakat dapat  memahami  dirinya  sebagai  bagian  dari  organisasi  masyarakat  yang lebih luas. Dalam konteks ini pengertian  negara  seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan  internal dan eksternal,  there  exists only one perfect society in the natural order,  namely   the state (Henry J. Koren (1995:24).
      Dalam  perkembangannya,   teori  klasik  tentang  negara  ini  tampil dalam ragam formulasinya, misalnya menurut tokoh; Socrates, Plato dan Aristoteles.  Munculnya  keragam konsep teori tentang negara  hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurnya.Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep masyarakat sempurnamenginspirasikan  lahirnya  teori  modern  tentang  negara,  kemudian  dikenal istilah negara  hukum.
Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat  atau Rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan     istilah     Rechtsstaat,     sementara     tradisi     AngloSaxon menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia, istilah  Rechtsstaat dan Rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum (Winarno, 2007).
Gagasan  negara  hukum  di Indonesia  yang  demokratis  telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Netherland. Misalnya melalui gagasan Indonesia  (Hindia  Belanda)  berparlemen,  berpemerintahan  sendiri,  dimana hak politik rakyatnya diakui dan dihormat i. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis   kemerdekaan   bangsa   Indonesia.   Apabila   ada   pendapat   yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis  pertama kali dikemukakan dalam   sidang   Badan   Penyelidik   Usaha-Usaha   Persiapan   Kemerdekaan Indonesia   (BPUPKI)   adalah   tidak   memiliki   dasar   historis   dan   bisa menyesatkan.
Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI     tanggal    28
Mei 1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut  dikemukakan  istilah rechsstaat  (Negara  Hukum)  oleh Mr. Muhammad Yamin (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2).
Dalam sidangsidang  tersebut  muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan seperti: negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena  dilandasi  tekad  bersama  untuk merdeka,  jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi (nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi  azas  kepentingan  bangsa,  secara  umum  menerima  konsep  negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semangat cita negara hukum para pendiri negara secara formal dapat ditemukan dalam setiap penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dalam konstitusi konstitusi tersebut dimasukkan Pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan, dan perlindungan HAM perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2)
Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan   kekuasaan   pemerintahan   negara   yang   didasarkan   atas hukum.  Pemerintah  dan  unsur-unsur  lembaga  di  dalamnya  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  terikat  oleh  hukum  yang  berlaku. Menurut  Mustafa  Kamal  (2003),  dalam  negara  hukum,  kekuasaan menjalankan   pemerintahan   berdasarkan   kedaulatan   hukum   (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.
Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Negara  RI  1945  (amandemen  ketiga),  Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum Konsep  negara  hukum  mengarah  pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.
Menurut Winarno (2010), konsepsi negara hukum Indonesia dapat di masukkan  dalam  konsep  negara  hukum  dalam  arti  material  atau  negara hukum  dalam  arti  luas.  Pembuktiannya  dapat  kita  lihat  dari  perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 Alenia IV. Bahwasannya, negara bertugas dan bertanggungjawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia  dalam arti material,  yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab  atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
2.Ciri Negara  Hukum
Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam  arti sempit.  Dalam  konsep  ini negara  hukum diposisikan  ke  dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Seperti dalam uraian terdahulu negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan  negara  yang  didasarkan  atas  hukum.  Pemerintah  dan unsur- unsur lembaganya  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  terikat oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif.
Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan  negara  hukum  dalam arti material.  Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut.
a. HAM terjamin oleh undang-undang
b. Supremasi hukum
c. Pembagian kekuasaan ( Trias Politika) demi kepastian hukum
d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi g. Pemilihan umum yang bebas
h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

B. Makna Indonesia sebagai Negara  Hukum
Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material  tersebut  harus  dimaknai  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara hukum  dinamis,  atau negara  kesejahteraan  (welfare  state),  yang  membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif.
Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia   harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat   yang   dinamis.   Makna   hukum   seperti   ini   menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif,   artinya  selalu  berorientasi  kemajuan,   perspektif   masa  depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat   menciptakan   kebenaran   yang   berkeadilan    bagi   setiap   anggota masyarakat.

C. Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia
Dimana pun    suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak azasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis.
Dasar  filosofi  perlunya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  azasi  manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya  sejak  berada dalam kandungan,  dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.