Kamis, 02 Oktober 2014

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila


Dalam  pelaksaannya   hak  asasi  manusia  di  Indonesia   mengalami pasang surut. Wacana  hak asasi manusia  terus berkembang  seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Suatu  hal tidak  dapat  dilaksanakan  sebelum  mengetahui  benar  apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini.
Pertama,  Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian,   sejarah,  konsep,  prinsip  dan  nilai-nilai   yang  terkandung   di dalamnya.  Tanpa  mengerti  hal-hal  yang  mendasar  ini amat  sulit  Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan  kembali.   Kekuatan  akar  pemahaman   ini  amat  penting  untuk menopang  batang,  ranting,  daun  dan  buah  yang  akan  tumbuh  di atasnya. Banyak  hal  yang  terjadi  ketika  semangat  untuk  mengamalkan  Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya  mudah memudar,  namun juga akan kehilangan  arah,  seakan- akan   sudah   melaksanakan   Pancasila   padahal   yang   dilaksanakan   bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar  sudah  mengekor  pada  sistem  kapitalis-neoliberalis  dan  perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis.
Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  yang berusaha  membuat  Pedoman  Penghayatan  dan Pengalaman  Pancasila  (P4). Pedoman  ini sangat  diperlukan  agar negara dan warganegara  mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut.  Manakala  tidak  ada  pedoman  pelaksanaan,   maka  setiap  orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan). Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak  ada  ruang  yang  cukup  untuk  diskusi  dan  terbukanya  konsep-konsep baru.  Kelemahan  tersebut  harus  diperbaiki  tidak  kemudian  dibuang  sama sekali.
Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang  bertujuan  untuk  mensosialisasikan  Pancasila.  Membuka  ruang-ruang dialog  agar  tumbuh  kesadaran  ber-Pancasila  baik  di kalangan  elit  polit ik, pers, anggota legislatif, eksekutif,  yudikatif, dan masyarakat  luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila.
Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting sebagaimana  disebut  di atas  juga  perlu  ada,  yaitu  perlu  mengerti  prinsip- prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalnya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait  dengan hak dan kewajiban  negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan.
Pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  negara  dan  warga  negara  dalam negara  Pancasila  adalah  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UUD  1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut perlu juga memahami konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia.
Penjelasan di bawah ini akan memberikan gambaran tentang konsep, prinsip dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (2005: 93-94):
a.       Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan  dan  ketakwaan.  Dalam  mengelola  alam,  manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya
b.      Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber  dari  ajaran  agama,  nilai  moral  universal,  nilai  budaya bangsa serta pengamalan kehidupan politik nasional.
c.       Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
d.      Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman  bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
e.       Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu  dan  melekat  pada  diri  manusia  sebagai  pribadi,  anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
f.       Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  mempunyai  hak  asasi  yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.
           Bangsa dan negara  Indonesia  sebagai anggota Perserikatan  Bangsa- bangsa   mempuyai  tanggung   jawab   dan  kewajiban   menghormat i ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua  instrumen  yang terkait, sepanjang  tidak bertentangan  dengan Pancasila.